Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi: Seharusnya Saudara Saya Warga Kalimantan Jauh Lebih Sejahtera Daripada Kita di Jawa

Edy menyampaikan, uang negara yang dipakai untuk pemindahan IKN bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

TRIBUNNEWS/IGMAN IBRAHIM
Edy Mulyadi menegaskan dirinya menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, sebelum diperiksa atas dugaan ujaran kebencian di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Edy Mulyadi menegaskan dirinya menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, sebelum diperiksa atas dugaan ujaran kebencian di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Edy menyampaikan, uang negara yang dipakai untuk pemindahan IKN bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

Khususnya, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga: Legislator PPP: Calon Kepala Otorita IKN Tidak Harus Pak Ahok, Banyak Figur Lain

"Saya tetap menolak IKN, karena IKN banyak kajian yang penting soal tidak tepat waktunya."

"Duit yang segitu banyaknya harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun."

"Coba ingat ya, yang kita kemarin baru baca, Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang."

Baca juga: Hingga Maret 2022, Vaksinasi Booster di Indonesia Pakai AstraZeneca karena Stok Melimpah

"Yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya," papar Edy.

Edy khawatir IKN akan memperburuk kerusakan lingkungan di Kalimantan.

Apalagi, kata dia, kerusakan lingkungan di Kalimantan telah banyak dirusak oleh aktivitas tambang.

Baca juga: Dua Kelompok yang Bentrok di Karaoke Double O Sorong Berdamai, 10 Orang Jadi Tersangka, 7 Buron

"IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, yang sekarang sudah rusak tambah rusak, dengan konsesi tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu."

"Mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka punya."

"Udah gitu mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak, bekas galian tambang yang anak-anak banyak yang tenggelam," beber Edy.

Baca juga: Kemenag Sesuaikan Sistem Kerja Cegah Penyebaran Covid-19, Pegawai Usia di Atas 55 Tahun WFH

Edy juga menyoroti eksploitasi alam di Kalimantan. Sekjen GNPF Ulama itu juga menyinggung jutaan lahan adat yang dirampas untuk kepentingan bisnis.

"Mohon maaf banget, selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan."

"Sudah berapa miliar ton batu bara diangkut?

Baca juga: Tiga Prajurit Gugur di Papua, Maruf Amin Minta TNI Tidak Emosional dan Timbulkan Pelanggaran Hukum

"Sudah berapa hektare itu hutan-hutan ditebas, diangkut?"

"Sudah berapa ribu atau juta hektare lahan-lahan milik adat dirampas?"

"Gasnya, belum macam-macamnya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu, dan dieksploitasi habis-habisan itu," ucap Edy.

Baca juga: Bila Mangkir Lagi Senin Pekan Depan, Polisi Bakal Jemput Paksa Edy Mulyadi

Edy lantas berbicara soal kesejahteraan masyarakat di tengah eksploitasi lingkungan di Kalimantan.

Menurutnya, penduduk Kalimantan masih tidak sejahtera di tengah perampasan dan eksploitasi alam.

"Mohon maaf lagi, seharusnya saudara-saudara saya warga masyarakat, penduduk Kalimantan, jauh lebih sejahtera daripada kita di Pulau Jawa."

Baca juga: Kasus Omicron di Indonesia Diduga Lebih Banyak dari Laporan Resmi karena Masyarakat Anggap Flu Biasa

"Karena harusnya mereka dapat bagian, tapi kita tahu dengan segala hormat, di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya, dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu," beber Edy.

Edy menegaskan, warga Kalimantan bukanlah musuhnya. Dia justru mengaku memperjuangkan masyarakat Kalimantan yang masih belum sejahtera.

"Musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak."

Baca juga: Kasus Covid-19 di Beberapa Daerah Diprediksi Bakal Rendah Tahun Ini, tapi di Wilayah Lain Naik

"Saya sekali lagi minta maaf kepada sultan-sultan."

"Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu, atau apa sebagainya."

"Termasuk suku-sukunya. Suku Paser, Suku Kutai segala macam. Termasuk Suku Dayak tadi, semuanya saya minta maaf."

Baca juga: Danjen Kopassus: Eggi Sudjana Bukan Warga Korps Baret Merah!

"Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan."

"Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki, melalui tangan-tangan pejabat-pejabat publik kita," ujar Edy.

Minta Maaf

Edy Mulyadi meminta maaf, usai ucapannya soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, menuai kecaman.

Melalui saluran YouTube Bang Edy Channel, Edy meminta maaf terkait ucapannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan, karena mengibaratkan wilayah itu sebagai tempat 'jin buang anak.

Ia mengklarifikasi pernyataannya yang membuat geram banyak masyarakat adat di Kalimantan.

Baca juga: Khatib Jumat Diminta Masukkan Nilai Moderasi dalam Materi Khotbah, Ajak Umat Tak Jelekkan Agama Lain

Edy meluruskan istilah 'jin buang anak' itu untuk menggambarkan tempat yang jauh dari pusat keramaian.

"Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat 'jin buang anak'."

"Maksudnya untuk menggambarkan tempat yang jauh," ujar Edi lewat akun YouTube Bang Edy Channel, Senin (24/1/2022).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 23 Januari 2022: 2.925 Orang Positif, 712 Pasien Sembuh, 14 Meninggal

Ia juga mengibaratkan tempat lainnya yang sangat jauh seperti wilayah Bumi Serpong Damai (BSD).

"Contohnya BSD. Itu pada era 1980-1990-an termasuk tempat jin buang Anak."

"Tapi bagaimana pun jika teman di Kalimantan merasa terganggung, saya minta maaf," katanya.

Baca juga: Guntur Sukarnoputra kepada Megawati Sukarnoputri: Selamat Ulang Tahun ke-75, Adis

Edy kembali menekankan, ucapan tempat jin buang anak tidak bermaksud menghina.

Ia bersikukuh perkataannya yang kontroversial itu semata-mata untuk menggambarkan tempat yang sangat jauh dari keramaian.

"Jadi istilah tempat jin buang anak itu bukan untuk menyudutkan."

Baca juga: Vaksin Booster Semakin Efektif Hadapi Omicron Jika Kelompok Berisiko Diprioritaskan

"Jadi sekali lagi, konteks 'jin buang anak' dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu," tuturnya.

Sebelumnya, beredar sebuah video di channel YouTube Mimbar Tube, di mana Edy Mulyadi menjadi salah satu tokoh yang menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Video itu lantas viral ketika momen Edy Mulyadi mengkritik lahan IKN tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi.

Baca juga: Ketua DPP Partai Golkar: Airlangga Hartarto Tidak Punya Dosa Politik yang Melukai Hati Rakyat

"Bisa memahami enggak? Ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ucap Edy dalam video di channel YouTube Mimbar Tube.

"Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain bangun di sana?" ujarnya.

Tribunnews telah menghubungi Edy Mulyadi untuk meminta tanggapan terkait kecaman masyarakat Kaltim atas ucapannya terkait IKN.

Namun, hingga berita ini dinaikkan, Edy belum ada balasan atau tanggapan terkait ucapannya terkait kritik perpindahan IKN. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved