Pemerintah Berniat Berikan Vaksin Booster Tahun Depan, Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Gratis

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga alias booster, tahun depan.

"Kita merencanakan booster diberikan sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia divaksin dua kali."

"Dan hitung-hitungan ini di akhir Desember," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam raker dengan Komisi IX DPR, Senin (8/11/2021).

Baca juga: DPR Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto

Budi mengatakan, pada Desember 2021, diperkirakan masyarakat yang telah divaksin dosis kedua telah 59 persen.

"Dan 80 persen vaksin pertama, jadi itu saat yang lebih proper dan pas untuk kita berikan ke depannya," tambah Budi

Kini pihaknya telah membicarakan rencana tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Mahfud MD Perintahkan Satgas Sita Aset Obligor dan Debitur BLBI yang Ogah Bayar Utang dan Mangkir

"Pertama prioritasnya lansia dulu, karena berisiko tinggi," terang Budi.

Adapun booster vaksin akan diberikan secara gratis untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Kedua akan ditanggung oleh negara itu yang PBI."

"Jadi mohon maaf bapak dan ibu anggota DPR yang memang penghasilan cukup, nanti kita minta bayar sendiri," paparnya.

Kaji Kombinasi Merek Paling Ideal

Pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga alias booster, bakal dilakukan mulai awal 2022.

Kelompok prioritas penerima vaksin booster adalah lansia dan pengidap gangguan imunologis seperti HIV dan kanker .

"Tahun depan rencananya memang kita akan memberikan booster ini," tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Mendagri Buat Aturan Wajib Tes PCR Atas Perintah Sidang Kabinet, Bukan Semaunya Sendiri

Sebelum melakukan penyuntikan pada kelompok prioritas, kata Budi, saat ini sedang berjalan kajian untuk mencari kombinasi vaksin yang paling ideal untuk booster, di antara merek vaksin yang ada.

Vaksin dengan platform inactivated adalah Sinovac dan Sinopharm, sedangkan vaksin Pfizer dan Moderna merupakan vaksin dengan platform mRNA.

Kajian dilakukan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan sejumlah perguruan tinggi.

Baca juga: Gugat Inmendagri yang Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR, Ketua JoMan: Rakyat Sudah Kepayahan

"Jadi, dilihat mana yang paling baik."

"Contohnya, kalau dosis pertama dan dosis kedua dapatnya Sinovac, maka booster-nya paling baik apa?"

"Sinovac juga, atau AstraZeneca? Atau Pfizer? Demikian sebaliknya,” jelasnya.

Baca juga: Selain Harga Diturunkan, Legislator PAN Minta Masa Berlaku Hasil Tes PCR Diperpanjang Jadi 7 Hari

Budi berharap kajian itu dapat rampung pada akhir tahun ini.

"Diharapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa keluar (hasil kajiannya)," harap Budi.

Di Indonesia, vaksin booster sampai saat ini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Para nakes menerima vaksin Moderna untuk vaksin booster.

Bebas Pilih Merek tapi Bayar

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 booster berbayar untuk masyarakat umum, mulai tahun depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rencana itu masih mempertimbangkan ketersediaan vaksin Covid-19.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga?"

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Pimpinan Parpol Koalisi di Istana di Tengah Isu Reshuffle, PAN Diajak

"Klau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua (dosis satu dan dua)."

"Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," ujar mantan Wakil Menteri BUMN ini, saat rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Ia melanjutkan, dalam diskusi bersama Presiden Jokowi, vaksin booster untuk masyarakat, masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Tiba di Bareskrim Polri, Muhammad Kece: Semoga Bangsa Indonesia pada Nyadar

"Diskusi juga dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau, bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkin besar hanya PBI saja," ungkap Budi.

Sementara, masyarakat lain masuk kategori skema umum. Artinya, mereka harus membayar vaksin booster.

"Yang lainnya kalau toh biayanya juga tidak terlalu mahal."

Baca juga: Pemerintah Panggil 48 Obligor dan Debitur BLBI Termasuk Tommy Soeharto untuk Lunasi Utang

"Bisa beli langsung untuk diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," ucapnya.

Budi memperkirakan harga per satu kali suntikan vaksin booster berkisar 7 atau 8 dolar AS.

"Atau sekitar enggak sampai Rp 100 ribu atau sekitar Rp 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan," terangnya.

Baca juga: Mayoritas Disuntik Sinovac, 86% Penduduk Indonesia Harus Divaksin Jika Ingin Herd Immunity Terbentuk

Nantinya, sistem vaksinasi booster berbayar untuk masyarakat umum ini akan dilakukan secara terbuka.

Sehingga, masyarakat dapat bebas memilih jenis vaksin yang akan digunakan sebagai dosis ketiga.

"Kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksin yang masuk, sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih."

Baca juga: Jika Herd Immunity Tak Terbentuk Tahun Ini, IDI Sarankan Masyarakat Umum Disuntik Vaksin Booster

"Yang memiliki uang mau menyuntik Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu bisa memilih."

"Sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS," jelas Budi.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah menyiapkan skenario pemberian vaksin booster untuk masyarakat umum.

Baca juga: Masa Penahanan Rizieq Shihab Diperpanjang, Kuasa Hukum: Zalimnya Sudah Brutal

Wakil Ketua Umum PB IDI Dr Slamet Budiarto mengatakan, terjadi penurunan antibodi 6-12 bulan setelah menerima suntikan vaksin Covid-19.

"Sesuai analisa kami bahwa vaksin Covid-19 ni dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan kan sudah harus dilakukan booster," ujar dr Slamet dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

IDI mengusulkan vaksin booster untuk umum, sebagai antisipasi jika penyelesaian program vaksinasi molor dari waktu yang ditentukan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bareskrim Ciduk Muhammad Kece di Bali

"Kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai herd immunity."

"Sehingga Bulan Januari, Februari, Maret, April (2022) perlu dilakukan booster, karena antibodinya sudah turun," tutur dr Slamet.

Meski demikian, IDI optimistis program vaksinasi pemerintah ini dapat rampung sesuai target.

Baca juga: Demi Anak Istri, Warga Kampung Melayu Jakarta Ini Rela Kayuh Becak di Pasar Anyar Tangerang

Ia pun mengapresiasi kerja keras Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan vaksinasi 208 juta jiwa masyarakat dalam rentang waktu 1 tahun.

"Ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin yang enggak tercapai, tapi kalau saya melihat seminggu ini (proses vaksinasi)wa bisa tercapai di akhir tahun herd imunity."

"Dan itu mungkin sebuah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan," paparnya.

Tetap Bisa Melindungi Jika Diserang

Menurunnya antibodi pasca-vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, menimbulkan pertanyaan, apakah vaksin masih efektif atau tidak.

Vaksinolog Dirga Sakti Rambe mengatakan, antibodi pasca-imunisasi memang menurun seiring berjalannya waktu.

Namun, bukan berarti setelah 6 bulan vaksinasi tubuh tidak memiliki perlindungan sama sekali.

Baca juga: Dua Bulan Kerja Tak Digaji, 9 Korban Baru Sadar Ditipu Anggota Satpol PP Gadungan

"Hati-hati dalam membaca berita bahwa antibodi pasca-vaksinasi 6 bulan turun."

"Ini kan seakan-akan setelah 6 bulan kita enggak punya sama sekali proteksi, itu salah ya."

"Jadi apa pun vaksinnya, secara alamiah setelah seiring dengan waktu, itu akan turun antibodinya," ujarnya dalam dialog virtual, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Wagub DKI Bilang Revisi Perda 2/2020 Mendesak untuk Mempercepat Penurunan Kasus Covid-19

Ia menjelaskan, tubuh yang telah menerima vaksin memiliki sel memori atau sel pengingat.

Maka, antibodinya jika terpapar akan segera dikenali oleh sel memori, dan terjadi lonjakan antibodi.

Jadi proteksi ini tetap ada sekalipun kadar antibodi menurun seiring waktu.

Baca juga: Raperda Covid-19 Tak Jadi Disetujui Hari Ini, Begini Alasan DPRD DKI Jakarta

"Bukan setelah 6 bulan kita tidak punya perlindungannya, tidak begitu," tuturnya.

Dr Dirga menegaskan, pemberian vaksin booster untuk masyarakat belum diperlukan.

Pemerintah diharapkan fokus pada perluasan penerima vaksin di masyarakat.

Baca juga: Pemprov DKI Pertimbangkan Usul Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Publik Beraktivitas

"Agak percuma kalau kita 10 kali vaksinasi, tapi orang-orang di sekitar tidak."

"Kita lebih baik fokus memperluas cakupan vaksinasi, ketimbang kita memberikan suntikan ketiga keempat pada orang-orang yang sama."

"Itu ya karena kita tahu cakupan kita masih rendah, sampai hari ini suntikan ketiga bagi yang bukan nakes tidak direkomendasikan," paparnya.

Baca juga: Omzet Penjual Bunga di TPU Jombang Melesat di Masa Pandemi, Paling Laris Jumat Hingga Minggu

Ia pun berpesan untuk masyarakat, agar tidak menunda vaksinasi hanya untuk menunggu jenis atau merek vaksin tertentu.

Karena, vaksin yang tersedia kini dapat mencegah rawat inap, gejala berat, hingga kematian jika terpapar Covid-19.

"Apa pun jenis mereknya, semua sama efektifnya mencegah gejala menjadi berat bahkan kematian," ucap dr Dirga. (Reza Deni)