Virus Corona
Mahfud MD: Mendagri Buat Aturan Wajib Tes PCR Atas Perintah Sidang Kabinet, Bukan Semaunya Sendiri
Ia mengatakan, Mendagri membuat instruksi tersebut atas perintah sidang kabinet.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespons rencana relawan Jokowi Mania (JoMan) menggugat syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Mahfud MD menegaskan, Instruksi Mendagri yang digugat tersebut dirilis Mendagri berdasar keputusan sidang kabinet agar pelandaian Covid-19 terjaga.
Ia mengatakan, Mendagri membuat instruksi tersebut atas perintah sidang kabinet.
Baca juga: Juru Bicara Dinilai Harus Berani Beda Pendapat dengan Presiden, Salah Besar Jika Jabatan Dikosongkan
"Yang bisa saya tegaskan, Inmendagri itu dirilis oleh Mendagri berdasar keputusan sidang kabinet, untuk tetap menjaga agar pelandaian Covid-19 terjaga."
"Mendagri membuat itu bukan semau-maunya sendiri, tapi atas perintah sidang kabinet," kata Mahfud MD lewat keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).
Sebelumnya, Imanuel Ebenezer alias Noel, ketua relawan Jokowi Mania (Joman), meminta harga tes PCR diturunkan karena sangat membebani masyarakat.
"Jujur saja banyak keluhan yang masuk, ini sangat membebani masyarakat," katanya, Senin (25/10/2021).
Baca juga: Jika Tak Dibatalkan, YLKI Sarankan Kebijakan Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat Direvisi
Menurut dia, harga tes PCR saat ini antara Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta.
Harga tes PCR tersebut hampir sama dengan harta tiket pesawat jarak dekat.
Oleh karena itu, sangat kontradiktif apabila pemerintah ingin menggeliatkan ekonomi, namun di satu sisi malah membebani masyarakat dengan harga tes PCR yang tinggi.
Baca juga: Aturan Baru Sistem Kerja ASN, WFO 75 Persen pada PPKM Level 1 di Jawa-Bali Bagi yang Sudah Divaksin
"Harga PCR tarifnya Rp 400 juta sampai Rp 1 juta lebih."
"Mungkin harga ini tak seberapa buat pejabat sekelas menteri dan kepala satgas, tetapi ini sekali lagi sangat berat buat rakyat," tuturnya.
Noel menilai wajar banyak masyarakat yang protes dengan penerapan kewajiban tes PCR.
Baca juga: Hasto Kristiyanto: Megawati Bakal Berkontemplasi Mohon Petunjuk Tuhan untuk Cari Penerus Jokowi
"Rakyat bukannya tidak mau diatur, yang menjadi persoalan adalah mahalnya harga PCR," ucapnya.
Noel meminta jajaran kementerian mengevaluasi kebijakan tes PCR tersebut, apakah itu Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Kesehatan.
