Pemprov DKI Pertimbangkan Usul Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Publik Beraktivitas

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku menampung usulan vaksinasi Covid-19 jadi syarat melaksanakan aktivitas, baik di lingkup perkantoran atau pengunjung yang ingin masuk pusat perbelanjaan.

"Saya kira itu salah satu usul yang nanti akan dipertimbangkan."

"Apakah memang kalau pabrik berjalan, harus vaksin dulu semua, kemudian perkantoran."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 195 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah dan Jawa Timur Paling Membara

"Usul itu akan kita pelajari," ujar Riza kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Ia juga menyebut usulan ini juga akan dipelajari dan dibahas bersama Satgas Covid-19 tingkat nasional dan pemerintah pusat.

Namun, Riza menegaskan apa pun syaratnya nanti, vaksinasi bagi masyarakat harus berjalan sesuai target dan rencana yang sudah ditetapkan.

"Semua masukan apa pun dari warga, tentu kami akan tampung, kami akan pelajari, nanti kita akan usulkan bersama dengan satgas Covid pusat dan pemerintah pusat," tuturnya.

Update Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 46.053.004 (22,11%) penduduk hingga Rabu (28/7/2021).

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 19.354.329 (9,29%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 28 Juli 2021: Naik Lagi, Pasien Baru Tambah 47.791 Orang, 43.856 Sembuh

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: Agar Tidak Dipersulit Saat ke Pasar dan Bepergian, Warga Berbondong-Bondong Ingin Divaksin Covid-19