Breaking News:

Kasus Suap Pajak

Angin Prayitno Aji dan 5 Orang Lainnya Jadi Tersangka Kasus Suap Pajak, Terima Uang dari Tiga PT

Angin adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019.

TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017, pada Direktorat Jenderal Pajak. 

"Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang," jelasnya.

Pertama, pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: 9 Daerah Ini Tetap Tak Tersentuh Virus Corona

Kedua, pertengahan tahun 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika Lindawati sebagai perwakilan Bank Panin dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.

Ketiga, kurun waktu Bulan Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapur,a diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama.

"KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pemeriksa pajak, dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, agar melakukan hak dan kewajibannya dengan integritas."

Baca juga: Isu Puluhan Pegawai Dipecat karena Tak Lulus Tes AWK, KPK Pastikan Hasil Asesmen Masih Disegel

"Bukan dengan menjanjikan atau memberi dan menerima suap," tegas Firli.

Sebab, kata Firli, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama, yang digunakan untuk pembangunan negara.

Kata Firli, akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.

Baca juga: Rizieq Shihab: FPI Tidak Setuju Pancasila Diganti karena Peninggalan Ulama

KPK, lanjutnya, akan melakukan pengawasan, dan apabila dibutuhkan akan mendampingi proses penghitungan ulang pajak tersebut.

"KPK meminta seluruh wajib pajak dan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan upaya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved