Bansos Covid19

Kabiro Umum Kemensos Ditunjuk Jadi PPK Bansos Covid-19, Padahal Bukan Lingkup Kerjanya

Tayang: Senin, 8 Maret 2021 15:51 WIB

Kabiro Umum Kemensos Ditunjuk Jadi PPK Bansos Covid-19, Padahal Bukan Lingkup Kerjanya

Warta Kota/Henry Lopulalan

Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020). KPK menahan Mensos Juliari P Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

Baca Selanjutnya:

Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang di Ditreskrimum

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen (PPK) paket sembako untuk penanganan Covid-19, mengaku diminta membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah dua pekan terpapar Covid-19.

Hal itu diungkapkan Adi saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kementerian Sosial, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3/2021).

"Jadi gini pak, pada 31 Maret 2020 itu saya sebelumnya berada di rumah dua minggu setelah dinyatakan positif Covid-19," ungkapnya.

Pada 31 Maret itulah, Adi mengaku diminta datang ke rumah dinas eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Di situ ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, staf khusus Menteri, dan Pak Menteri," ungkap Adi yang bersaksi untuk pembuktian dakwaan pemberi suap, Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke.

Adi menyebutkan, ia awalnya tidak tahu bakal ditunjuk sebagai PPK bansos sembako Covid-19, karena penyaluran bantuan bukanlah ruang lingkup tanggung jawab biro umum.

Namun, Juliari bersama Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menunjuk Adi sebagai pelaksana tugas (plt) setingkat direktur, agar bisa jadi PPK bansos sembako.

"Awalnya yang saya tahu saya hanya diminta untuk membantu penyaluran saja, sebagaimana permintaan Pak Menteri, enggak tahu saya bakal ditunjuk sebagai plt," jelasnya.

Adi juga menjelaskan, meskipun PPK belum ditunjuk, Kemensos sudah melakukan pembagian sembako.

"Sudah dibagikan pak sejak tahun lalu (2019)," tuturnya.

Ia juga membenarkan, rekanan untuk bansos tersebut juga ditunjuk oleh jajaran Kementerian Sosial.

Serahkan Rp 3 Miliar ke Hotma Sitompul

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono mengaku menyerahkan uang Rp 3 miliar untuk pengacara Hotma Sitompul.

Uang tersebut berasal dari fee vendor bantuan sembako penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Adi, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3/2021).

Dalam kesaksiannya, Adi mengaku dimintai sejumlah uang oleh eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Jadi saya komunikasi dengan Pak Joko (Matheus Joko Santoso), untuk mengumpulkan fee setiap Pak Menteri meminta dana," kata Adi.

Adi awalnya berbelit-belit ihwal apa saja permintaan kader PDIP itu.

Namun, akhirnya Adi mengakuinya setelah jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memintanya untuk terbuka.

"Dana operasional apa saja?" Tanya jaksa.

"Dari beli tiket ke Semarang lalu kemudian untuk bayar pengacara," jawab Adi.

Kata Adi, ada sebuah kasus yang menyidangkan seorang anak tetapi tidak didampingi oleh pengacara.

"Jadi ada bagian di Kemensos yang menangani anak, pak."

"Yang disidangkan di Pengadilan Tangerang itu tidak ada pengacaranya, makanya Pak Menteri meminta untuk didampingi pengacara," jelasnya.

Saat ditanya oleh jaksa siapakah pengacara itu, Adi pun menjawab Hotma Sitompul.

"Pak Hotma Sitompul pak sebesar Rp 3 miliar," beber Adi.

Adi juga mengaku dirinya sendirilah yang menyerahkan uang tersebut.

"Saya sendiri pak yang menyerahkan uang tersebut ke Pak Hotma," akunya.

Dalam kasus ini, Juliari Peter Batubara dan pejabat Kemensos Adi Wahyono serta Matheus Joko Santoso, ditetapkan menjadi tersangka pengadaan bansos Covid-19.

Di sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Keduanya didakwa memberi suap ke mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk.

Harry disebut jaksa memberi suap Rp 1,28 miliar, sedangkan Ardian memberi Rp 1,95 miliar.

Keduanya memberi uang suap agar Kemensos menunjuk perusahaan mereka sebagai penyedia bansos sembako Covid-19.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penerima suap.

Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bansos dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya.

Empat tersangka itu adalah l Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bansos Covid-19 di Kemensos.

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA.

Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako, dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Juliari disangkakan KPK menerima uang total Rp17 miliar, yang berasal dari fee rekanan proyek bansos.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, Juliari menerima Rp 8,2 miliar.

Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020, sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews