Breaking News:

Partai Politik

Din Syamsuddin: KLB Partai Demokrat Atraksi Politik dan Tragedi Demokrasi yang Fatal

Din Syamsuddin mengaku terusik, sebab KLB tersebut menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia.

Editor: Yaspen Martinus
Din Syamsuddin menegaskan, menolak keputusan KLB Partai Demokrat merupakan langkah paling tepat yang harus diambil pemerintah. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta M Din Syamsuddin, ikut mengomentari kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Din Syamsuddin mengaku terusik, sebab KLB tersebut menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia.

"KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," ujar Din Syamsuddin lewat keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Bareskrim Belum Temukan Unsur Pidana dari 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK

KLB Deli Serdang, kata dia, membuktikan upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku, ternyata bukan rumor.

"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy, atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan," kata Din Syamsuddin.

Menurutnya, pelaksanaan KLB itu tidak berizin dan tidak sesuai AD dan ART Partai Demokrat.

Baca juga: Polri Belum Bisa Konfirmasi Ali Kalora Tertembak Saat Kontak Senjata dengan Satgas Madago Raya

Bahkan, bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, Din Syamsuddin juga mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya, atau tidak?

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.

Baca juga: PIDATO Lengkap Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat: Tak Ada yang Tertinggal, Kita Ajak Semuanya

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Moeldoko layak dipecat dari KSP, karena merusak citra Presiden."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved