Bakal Ada 6 Tahap Pemberian Bansos di Jabodetabek, 4 Kali Paket Sembako, 2 Kali Berbentuk Beras

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial bagi warga Jabodetabek ada yang berupa beras saja, tanpa bahan pangan lainnya.

Selama ini bantuan bagi warga Jabodetabek adalah sembako yang berisi berbagai macam barang senilai Rp 600 ribu.

"Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini, dari 6 kali tahapan penyaluran itu, dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako."

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

"Dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras," kata Juliari dalam video conference, Jumat (8/5/2020).

Nantinya bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog.

Kementeriannya telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk proses distribusi tersebut.

• Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19, Sistem Pelayanan dan Cashflow Terganggu

"Kementerian Sosial dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya, sehingga nanti bisa total menjadi 6 tahapan penyaluran," tuturnya.

Terdapat kurang lebih 1,9 juta warga di Jabodetabek yang akan menerima bantuan sembako tersebut.

Rinciannya, 1,3 juta kepala keluarga di DKI dan 600 ribu warga Bodatebek.

• Tiga Tips Jusuf Kalla Selesaikan Pandemi Covid-19: Menghindar, Bertahan, dan Ikuti Aturan Pemerintah

"Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu, yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua."

"Dan hari ini kita mulai untuk bodetabek, untuk 600 ribu KK, dengan mekanisme yang sama pula."

"Yaitu dua kali penyaluran per bulan dan indeks 600 ribu," bebernya.

• Meski Bukan Peserta BPJS Atau JKN, WNI dan WNA di Indonesia Dijamin Dapat Pelayanan Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

"Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos), dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, menggunakan data Kementerian Sosial.

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

"Pasti ada masalah (data) eror, namun itu sudah relatif siap."

"Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," tutur Sri Mulyani.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya di bawah 10 juta orang," terangnya.

Sementara, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut ada sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di DKI Jakarta.

Permasalahan yang diungkap Juliari adalah hampir semua penerima bantuan dari Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

• Hanafi Rais Mundur Bikin Kader yang Kecewa Berniat Dirikan PAN Reformasi

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI."

"Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari.

• Pasien Positif di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 50 Orang dalam Sehari

Juliari menjelaskan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat terbatas, Juliari mengungkapkan Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI.

Namun nyatanya, data penerima bantuan yang diterima Kemensos sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

• Ombudsman Ungkap Pasien Non Covid-19 Masih Harus Bayar Rapid Test di Rumah Sakit

"Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI."

"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data yang sama antara penerima bantuan sembako DKI dengan sembako Kemensos," ujarnya.

Kemensos, lanjut Juliari, akhirnya mengambil improvisasi kebijakan.

• Ketua Dewan Pengawas KPK Digaji Rp 104 Juta, Anggota Rp 97 Juta, Keluarga Juga Dikawal

Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata.

Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut."

• Dua Mobil Elf Disetop Petugas di Jakarta Utara, Belasan Penumpangnya Gagal Mudik

"Apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun."

"Dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit?"

"Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya," bebernya. (Taufik Ismail)