Ajak Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Wasekjen Partai Demokrat Nilai Jokowi Mulai Tak Sabar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat.

Jokowi sebelumnya mengajak masyarakat berdamai dengan Covid-19.

"Sangat berbahaya di situasi saat ini."

• Tiga Penumpang Positif Covid-19, Wali Kota Bekasi: Apa Salahnya KRL Diberhentikan?

"Beliau mulai terlihat tidak sabar, ingin masyarakat beraktivitas lagi," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

"Pak Jokowi seperti di persimpangan jalan, antara selamatkan manusianya di tengah pandemi yang terus meninggi, atau selamatkan ekonominya yang terus menurun," sambung Irwan.

Menurut Irwan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasti menekan pergerakan ekonomi di dalam negeri.

• Anies Baswedan Minta Pusat Bantu 1,1 Juta Warga DKI Terdampak Covid-19, Mensos Ungkap Masalahnya

Tetapi, keselamatan masyarakat juga harus menjadi hal utama di tengah pandemi Covid-19.

"Ini pilihan sulit, tetap sudah tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

"Baru kemudian memajukan kesejahteraan umum. Tidak bisa mengabaikan keduanya, apalagi keselamatan rakyat," papar Irwan.

• Jokowi: Sampai Ditemukannya Vaksin yang Efektif, Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19

Oleh sebab itu, anggota Komisi V DPR itu meminta Presiden Jokowi bersabar menunggu puncak Corona terlewati, baru mengajak masyarakat berdamai dengan virus tersebut atau melonggarkan aktivitas umum.

"Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah terus menjamin pengamanan sosial masyarakat dan perlindungan sektor usaha."

"Serta mengetatkan PSBB di Tanah Air, terutama di zona merah Covid-19," tutur legislator asal Kalimantan Timur itu.

• Lawan Covid-19, Velox Pejaten Gelar Sosialisasi dan Semprot Disinfektan di SOS Children’s Village

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun.

Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020).

• Gaji Dewan Pengawas Sampai Seratusan Juta, Pakar Hukum Bilang KPK Berubah Jadi Kantor Pencari Nafkah

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya."

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia beruntung karena sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown.

• Terbitkan SE 4/2020, Doni Monardo: Saya Tegaskan Sekali Lagi, Mudik Dilarang, Titik!

PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar-orang.

"Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi."

"Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar."

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia; Pasien Sembuh Tembus 2.317 Orang, 12.438 Positif, 895 Wafat

"Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi tetapi di kampungnya masih berkerumun ramai."

"Di kampungnya masih banyak yang bergerombol ramai."

"Padahal interaksi fisik itu harus dikurangi, harus jaga jarak, harus bermasker, harus sering cuci tangan sehabis kegiatan," tuturnya.

• Target Jokowi: Penyebaran Covid-19 Turun Bulan Ini, Sedang pada Juni, dan Ringan di Juli

Upaya tersebut harus terus dilakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19.

Tetapi, kepala negara juga ingin agar roda perekonomian tetap berjalan.

Untuk itu, masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

• Tangan Saksi Panas dan Gatal Saat Pindahkan Gamis Novel Baswedan Setelah Disiram Air Keras

"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan."

"Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan."

"Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," paparnya.

• BREAKING NEWS: 3 Penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Positif Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menyiapkan kajian seluruh warga negara hidup berdampingan dengan Covid-19.

Sri Mulyani menyamakan Virus Corona seperti pandemi flu Spanyol tahun 1918 hingga 1920, yang dampaknya tidak hilang sampai sekarang.

"Seperti dengan flu Spanyol, dia akan terus ada."

• Dianggap Bisa Jerat Siapa Saja Tanpa Alat Bukti Kuat, Kivlan Zen Uji Materi Undang-undang Darurat

"Sehingga hidup bersama dengan Covid-19 itu yang sekarang sedang terus disiapkan," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Karena itu, ia menyampaikan, pemerintah menyiapkan dana untuk kesiapan berdampingan dengan Covid-19, dengan menggandeng beberapa lembaga negara untuk pengawasan.

"Dana untuk Covid-19 kita akan terus melakukan pengawasan, karena BPKP sudah ada di sana. LKPP itu juga sudah dilibatkan," kata Sri Mulyani.

• Transportasi Massal Boleh Beroperasi Lagi ke Luar Daerah Mulai 7 Mei 2020 tapi Penumpangnya Khusus

Selain itu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, masyarakat juga diharapkan bisa bekerja sama guna menyiapkan kajian ini.

"Kita berharap, tadi Bapak Presiden menyampaikan di sidang kabinet supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi."

"Mengawasi akuntabilitas, transparansi, jadi tidak cuma kita, BPK, DPR," cetusnya.

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Bambang Brodjonegoro menyebut, paling cepat, vaksin Covid-19 ditemukan tahun depan.

Bambang mengutip Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang melakukan penelitian vaksin Virus Corona di Indonesia.

Hal itu ia katakan dalam rapat gabungan antara Komisi VII, Vl, dan Komisi IX DPR, Selasa (5/5/2020).

• Ketua KPK Tegaskan Semua Informasi Dugaan Keberadaan Nurhadi dan Harun Masiku Dilacak dan Dikejar

"Mengenai waktunya masih sulit diperkirakan, meskipun Eijkman mengatakan kemungkinan paling cepat satu tahun, kira-kira dari Bulan Maret kemarin."

"Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada berita baik," harap Bambang.

Untuk mempercepat penelitian vaksin, Bambang mendorong dilakukan kerja sama dengan pihak luar.

• Penyebaran Covid-19 Turun 11 Persen, Doni Monardo Tetap Minta Masyarakat Jangan Lengah

Ia berharap rentang waktu ditemukannya vaksin untuk pasien Covid-19 akan lebih cepat.

"Tentu kami mendorong kerja sama dengan pihak luar juga yang mengembangkan vaksin."

"Sehingga harapannya vaksin bisa ditemukan lebih cepat dan bisa langsung efektif, terutama virus yang beredar di Indonesia," tuturnya.

• DAFTAR 18 Provinsi di Indonesia Tanpa Kasus Baru Covid-19 pada 4 Mei 2020

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, selama vaksin belum ditemukan, maka kita belum aman dari virus tersebut.

Oleh karena itu, belum diketahui kapan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhirnya .

"Kemudian kapan waktu PSBB berakhir? Menko ekonomi telah ingatkan, sebelum ada vaksin maka kita belum akan aman dari Covid," kata Doni dalam video conference, Senin, (5/4/2020).

• Minta PSBB Dievaluasi, Jokowi: Yang Sudah Positif Covid-19 Saja Masih Bisa Lari dari Rumah Sakit

Oleh karena itu, menurutnya proses untuk mengembalikan kondisi kehidupan menjadi normal kembali membutuhkan waktu, terkecuali normal dengan gaya baru.

"Kalau toh kita (sekarang) normal, dalam arti kata normal dengan gaya baru, dengan tetap gunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan," tuturnya.

Presiden, menurut Doni, terus menekankan agar dalam menangani suatu bencana, maka jangan menimbulkan bencana baru.

• Anies Baswedan Sebut Pendidikan Menentukan Respons Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus sangat terukur.

Hal itu mengingat saat ini ada kurang lebih 1.032.960 orang yang telah dirumahkan, 375.165 orang di PHK, dan sektor informal yang terdampak sebanyak 314.833.

"Total semuanya 1.722.956 orang, dan ini data yang kami peroleh dari Kemnaker," paparnya. (Seno Tri Sulistiyono)