APBD DKI

Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini

KETUA KPK Agus Rahardjo menilai ada kesalahan dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020, lantaran menelan dana hingga Rp 82 miliar untuk pengadaan lem.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat jumpa pers soal penetapan tersangka anggota DPRD Sumatera Utara di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai ada kesalahan dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020, lantaran menelan dana hingga Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon.

"Kalau kita melihat beli lem Aica Aibon sebesar itu pasti ada kesalahan. Mereka tidak melihat perencanaannya," kata Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Perencanaan yang dimaksud Agus Rahardjo adalah penerapan e-Planning yang menurutnya harus mendetail sebelum menjadi e-budgeting.

KRONOLOGI Empat Oknum Polisi Culik dan Peras Warga Inggris, Minta Tembusan 1 Juta Dolar AS

"Pertama visi misi diterjermahkan pada e-Planning."

"e-Planning sendiri kan ada yang lima tahun, ada yang tahunan. Di situ targetnya harus sudah jelas," ujar Agus Rahardjo.

Sebetulnya, lanjut dia, e-budgeting merupakan target yang ingin dicapai tiap tahun, sehingga dalam rancangan e-Planning harus mendetail.

Divonis Bebas, Sofyan Basir Termenung, Bingung, Tersandung, Lalu Menangis

Hal itu termasuk nama item yang dibeli seperti alat tulis dan seterusnya.

"Tapi kan kemudian tidak sampai kayak gitu kan, beli lem Aibon sampai sebesar itu. Pasti ada kesalahan," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, hubungan e-Planning dan e-budgeting harus jelas, khususnya mencakup capaian perencanaan sebelum diterjemahkan sehari-sehari, dalam unit yang memang lebih kecil.

Hakim Bebaskan Sofyan Basir, Begini Respons KPK

"Tujuan untuk beli barang itu apa sebenarnya, untuk mencapai apa?" Tanya dia menegaskan perlunya ada kejelasan rencana penganggaran.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode M Syarif berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies Baswedan mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

 Jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule: Ini Berkat Doa Ibu Saya

"Saya berterima kasih kepada KPK."

"Spiritnya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.

 Dipolisikan Fahira Idris, Ade Armando: Harusnya Anies Baswedan yang Tersinggung

Sebab, katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.

"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan."

"Tidak bisa dibedakan itu, kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.

 Pimpin PSSI, Mampukah Iwan Bule Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2024 dan Olimpiade 2032?

Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," paparnya.

Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif berharap Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.

 DAFTAR Lengkap Ketua Umum PSSI: Sebelumnya Dijabat Tentara Kini Gantian Dipegang Polisi

Laode M Syarif mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.

KPK menegaskan sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat."

 Menang Mutlak! 82 dari Total 86 Voter Pilih Iwan Bule Jadi Ketua Umum PSSI

"Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode M Syarif, Sabtu (2/11/2019).

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, terkuaknya pengajuan anggaran pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, disoroti banyak pihak.

Anggaran itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta tahun 2020.

Namun, pengadaan lem Aibon diketahui hanya satu dari sejumlah item dalam daftar pengajuan pengadaan barang dan jasa yang dianggap tidak wajar.

 Pegawai KPK Harap Idham Azis Prioritaskan Kasus Novel Baswedan dalam 100 Hari Kerja Sebagai Kapolri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas memaparkan rancangan KUA PPAS serta Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020.

Paparan Anies Baswedan dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta, lewat video yang diunggah di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dalam paparan di Balai Kota DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019, Anies Baswedan menjabarkan ada 12 usulan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak lazim.

 Santri Peramal Prabowo Jadi Menteri Ungkap Rahasia Bisa Dipilih Jokowi Ikut Kuis Berhadiah Sepeda

Rinciannya:

- Pulpen: Rp 635 miliar;

- Tinta printer: Rp 407,1 miliar;

- Kertas ukuran F4, A4, dan Folio: Rp 213,3 miliar;

- Buku folio: Rp 79,1 miliar;

- Pita printer: Rp 43,2 miliar;

- Balliner: Rp 39,7 miliar;

- Kalkulator: Rp 31,7 miliar;

- Penghapus cair: Rp 31,6 miliar;

- Rotring: Rp 15,6 miliar;

- Laser pointer: Rp 5,9 miliar;

- Film image: Rp 5,2 miliar;

- Stabilo: Rp 3,7 miliar.

Jumlah pengajuan anggaran pengadaan ATK tersebut meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada 2019, menjadi Rp 1,654 triliun pada 2020.

Sedangkan belanja Sarana Teknologi Informasi yang semula Rp 60 miliar pada 2019, menjadi Rp 67,4 miliar pada 2020.

"Abrakadabra enggak itu? Bagaimana kita menjelaskannya, belanja alat tulis kantor dari Rp 349,5 miliar jadi Rp 1,654 triliun?"

 Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Besar-besaran

"Sekarang pertanyaan saya, who gets what, where, when, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation, ini namanya mempermalukan diri sendiri," tegas Anies Baswedan.

Anies Baswedan lantas menunjukkan jumlah anggaran yang membengkak, mulai dari yang terendah, yaitu:

- Sudin Pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen, dari semula Rp 12,3 miliar menjadi Rp 43 miliar;

 Bakal Jadi Kapolri, Komjen Idham Azis Perintahkan Istrinya Tetap Urus Sumur, Dapur, dan Kasur

- Sudin Pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen, dari semula Rp 17,3 miliar menjadi Rp 74,8 miliar;

- Sudin Pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen, dari semula Rp 22,8 miliar menjadi Rp 103,5 miliar;

- Sudin Pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen, dari semula Rp 25,7 miliar menjadi Rp 134,1 miliar;

 Peserta Mandiri Dikhawatirkan Bakal Ogah-ogahan Bayar Setelah Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan

- Sudin Pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen, dari semula Rp 19,5 miliar menjadi Rp 136,3 miliar;

- Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen, dari semula Rp 25,9 miliar menjadi Rp 201,9 miliar;

- Sudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen, dari semula Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar;

 Reaksi Istri Setelah Dapat Kabar Idham Azis Jadi Calon Kapolri: Kaget, Diam, Lalu Saling Tatap

- Sudin Pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen, dari semula Rp 43 miliar menjadi Rp 303,2 miliar;

- Dan yang tertinggi adalah Sudin Pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen, dari semula Rp 35,9 miliar menjadi Rp 337 miliar.

"Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp 1 miliar ya."

 KISAH Idham Azis Ditunjuk Jadi Calon Kapolri, Batal Bertemu Ketua KPK, Ditanya Kapan Pensiun

"Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak bisa," tegasnya.

Dirinya kemudian menganalogikan pengadaan yang menurutnya sangat berlebihan dengan menunjukkan tiga buah laser pointer yang dipegangnya.

"Saya punya laser pointer tiga, di tempat yang sama, tiga, masih mau belanja lagi?"

 Jadi Calon Tunggal Kapolri, Idham Azis Mengaku Pernah Biarkan Anaknya Ditilang

"Di mana-mana ada ini, betul tidak bapak-ibu sekalian? Ini baru di ruangan ini, belum lagi yang ada di kantong-kantong kita semua."

"Stop doing this, berhenti mengerjakan ini semua," perintah Anies Baswedan. (Lusius Genik)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved