APBD DKI
Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting, Ahok: Sistem Berjalan Baik Jika yang Input Data Tak Niat Maling
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.
lihat foto
Bahkan, Anies Baswedan telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.
“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus."
"Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.
• Pakar Politik Ungkap Prabowo Tolak Tawaran Awal Jokowi, Pilih Jadi Menhan karena Punya Tujuan Khusus
Hingga kini, Anies Baswedan berupaya memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.
Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.
“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya."
• Ini Persamaan Jokowi dan Gus Dur Soal Papua Menurut Mahfud MD
"Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.
Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013.
Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.
• Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Denny Indrayana: KPK Kita Sudah Mati
Bappeda DKI Jakarta mengungkapkan, mereka tidak pernah mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di website apbd.jakarta.go.id.
Karena itu, diduga dokumen tersebut bocor, sehingga menimbulkan polemik di media dan masyarakat.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, pihaknya baru akan mengunggah dokumen itu bila mendapat kekuatan hukum.
• Setelah Kunjungi Rumah Idham Azis, Komisi III DPR Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Sore Harinya
Artinya, jika telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tahu mungkin ada sistem yang bocor atau bug,” ujar Mahendra di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Tidak hanya KUA-PPAS, kata dia, pemerintah juga tidak mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020.
• Komnas HAM Sebut Penembak Misterius di Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Terlatih dan Lebih dari Satu Orang
