APBD DKI
Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting, Ahok: Sistem Berjalan Baik Jika yang Input Data Tak Niat Maling
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
Sistem itu, katanya, sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.
• Heboh Anggaran Pembelian Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Kadisdik DKI: Mudah-mudahan Tidak Ada
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan baik selama dia memimpin ibu kota.
• INI Daftar 12 Alat Tulis Bernilai Fantastis yang Dianggarkan Pemprov DKI, Harga Pulpen Rp 635 Miliar
Sistem, katanya, jadi bermasalah karena yang menginput data berniat memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling."
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
• Pegawai KPK Harap Idham Azis Prioritaskan Kasus Novel Baswedan dalam 100 Hari Kerja Sebagai Kapolri
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."
"Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
• Santri Peramal Prabowo Jadi Menteri Ungkap Rahasia Bisa Dipilih Jokowi Ikut Kuis Berhadiah Sepeda
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran, selalu terjadi setiap tahun.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
• Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Besar-besaran