Jokowi Bakal Umumkan Susunan Kabinet Setelah Dilantik, Kata Moeldoko 34 Nama Menteri Sudah Siap

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II, setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

"Bisa (diumumkan) setelah itu (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden)," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Terkait lokasi pengumuman menteri, Moeldoko sampai saat ini belum bisa menyampaikannya, karena akan disesuaikan dengan kondisi.

• UU ITE Tak Melarang Buzzer, Menkominfo Ogah Tanggapi Pernyataan Moeldoko

"Bisa juga diumumkan di Istana, bisa juga diumumkan di luar Istana," katanya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, Presiden Jokowi sudah menemukan orang-orang yang akan menduduki posisi menteri, dan jumlahnya seperti saat ini, yaitu 34 kementerian.

"Ya kan komen Pak Jokowi selalu menyampaikan sudah beres, 34 (kementerian) kayaknya, udah aturan ya," papar Moeldoko.

• Polwan yang Terafiliasi dengan JAD Bakal Dipecat, Terpapar Paham Radikal dari Media Sosial

Sebelumya, Jokowi menyatakan susunan kabinetnya telah selesai dibuat.

Ia menyebut kabinet periode keduanya akan diisi kalangan politikus dan profesional dengan komposisi 45 persen berbanding 55 persen.

Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin hingga kini masih rahasia.

• Ketua MPR Minta Mahasiswa Tak Unjuk Rasa pada 20 Oktober, Demi Kepentingan Bangsa yang Besar

Meski belakangan kerap beredar luas susunan kabinet kerja ‎di pesan singkat maupun grup WhatsApp, Presiden Jokowi tidak juga mengamini.

Dia hanya membocorkan bakal ada anak-anak muda yang akan mengisi posisi menteri di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.

• Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden-Wapres Tetap 20 Oktober, Jokowi Tak Minta Majukan Jadwal

Ditemui se‎usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinetnya.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi.

Jelang masa berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja, sejumlah menteri mundur dan pamit ke Presiden Jokowi dengan berbagai alasan.

• Sempat Dikira Hilang, Siswa SMK di Kuningan Ini Ternyata Diciduk Polisi karena Ikut Unjuk Rasa Ricuh

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mundur karena menjadi tersangka kasus korupsi di KPK.

Ada pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani‎ yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Sebelumnya, Hermawan Sulistyo menilai, sejumlah menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla layak menjabat kembali di periode kedua pemerintahan Jokowi.

• Tawarkan Pekerjaan kepada Mahasiswa Korban Unjuk Rasa, Anies Baswedan: Saya Selalu Bicara Masa Depan

Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Kiki ini dalam FGD yang bertajuk 'Evaluasi kabinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

• NAMA-nama Ini Dinilai Layak Dipilih Lagi, Profesor LIPI Sarankan Jokowi Jangan Ambil Menteri Muda

"Nama-nama itu kita rekomendasikan untuk kembali dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi mendatang," ujar Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

Kiki menyatakan, penilaian itu berdasarkan hasil kajian bersama puluhan akademisi dari Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Demokrasi.

Mereka mengevaluasi hasil kerja menteri kabinet Jokowi-JK dalam lima tahun terakhir.

• ENAM Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK, Berhak Tolak Izin Penyadapan!

Hasilnya, dari pemeringkatan yang dilakukan dalam skala 1-10 empat, nama menteri tersebut mendapatkan hasil tertinggi, yakni antara 7 hingga 8.

Nama Retno Marsudi, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Basuki Hadimuljono, dinilai telah menunjukkan kinerja yang maksimal di posnya masing-masing.

Susi Pudjiastuti misalnya, kata Kiki, berhasil mengaplikasikan jargon 'tenggelamkan' yang membuat kapal asing keder untuk mencuri ikan di lautan Indonesia.

• Pesan Sabu Dapat Gula Batu, Pemadat Ditipu Polisi Gadungan Hingga Rp 506 Juta

Begitu juga dengan Basuki Hadimuljono, yang dinilai sukses membangun sejumlah infraktruktur penting di Tanah Air.

"Dia bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dibongkar karena terdampak proyek pembangunan jalan tol," ucap Kiki.

"Empat menteri itu nilainya paling tinggi. Ada juga menteri-menteri yang nilainya 2, 4 atau 6."

• KPK Kini Jadi Lembaga Eksekutif, Pegawainya Bersatus Aparatur Sipil Negara

"Kita sudah lakukan evaluasi bersama dengan melibatkan puluhan akademisi dari Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya hanya sebatas merekomendasikan nama-nama tersebut.

Sebab, ia menyadari untuk memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya.

• Laode M Syarif Sebut Revisi UU KPK Lampaui Instruksi Jokowi, Dia Bilang Penindakan Bakal Lumpuh!

"Dipakai syukur, tidak juga tidak apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Hermawan Sulistyo, mengaku kurang setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menteri muda di kabinet.

"Enggak, kami enggak (setuju)," ucap pria yang akrab disapa Kiki itu, dalam Forum Group Discussion bertajuk 'Evaluasi kabinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Menurut Kiki, munculnya menteri muda di kabinet hanya akan menimbulkan dualisme.

• ENAM Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK, Berhak Tolak Izin Penyadapan!

Ia mengaku khawatir jika Presiden Jokowi memilih menteri muda, nantinya ada 'gap' dengan menteri yang lebih tua.

Hal itu, lanjut Kiki, tidak terlepas dari kualitas menteri muda yang memiliki kompeten dan integritas dalam memimpin lembaga kementrian.

"Kita menilai belum ada menteri-menteri yang memerlukan wakil menteri atau menteri muda."

• Pesan Sabu Dapat Gula Batu, Pemadat Ditipu Polisi Gadungan Hingga Rp 506 Juta

"Karena apa? Ujung-ujungnya ada dualisme kepemimpinan nanti."

"Ada dua matahari kalau ada menteri muda itu. Antara menteri muda dan menteri tua," ulas Kiki.

"Jadi saya pribadi, kami tidak menyarankan ada menteri muda karena nanti ada dualisme kepemimpinan," jelasnya.

• KPK Kini Jadi Lembaga Eksekutif, Pegawainya Bersatus Aparatur Sipil Negara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyusun daftar menteri yang akan membantunya pada periode kedua pemerintahannya.

Kata Jokowi, kabinetnya nanti akan diisi kalangan generasi muda.

Bahkan, kata Jokowi, ada menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.

• Laode M Syarif Sebut Revisi UU KPK Lampaui Instruksi Jokowi, Dia Bilang Penindakan Bakal Lumpuh!

"Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ungkap Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pimpinan Redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain menteri dari kalangan generasi muda, Jokowi juga memastikan bakal memberikan porsi menteri perempuan, seperti jumlah menteri perempuan yang ada saat ini.

"Menteri perempuan jumlahnya bisa sama dengan sekarang," katanya.

• Setelah Revisi UU KPK Disahkan, Tiga Fraksi Ini Baru Tolak Dewan Pengawas Ditunjuk Presiden

Jokowi juga disarankan memilih calon menteri yang bisa menjawab kebutuhan bangsa.

Jokowi harus selektif dalam memilih menteri, agar mampu merealisasikan janji kampanye, yakni Nawa Cita jilid II pada periode kedua.

Serta, Jokowi diharapkan tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinet.

• DPR Sahkan Revisi UU KPK, Hanya 80 Wakil Rakyat yang Terlihat Hadir

"Menteri yang berprestasi dapat direkomendasikan untuk dipilih diangkat kembali," ujar Kiki.

Kiki juga menyampaikan sejumlah nama menteri yang layak dipilih kembali oleh Jokowi.

Yakni, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

• Kivlan Zen Idap Infeksi Paru-paru Stadium 2, Kondisi Rutan Polda Metro Jaya Dituding Jadi Penyebab

Sejumlah menteri itu, kata Kiki, mendapat penilaian dari sejumlah ahli yang kompeten dalam menilai kinerja.

"Contohnya, Menteri PUPR bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan raya dan segala macam dengan beban tugas yang berat."

"Kami nilai salah satu yang paling berhasil," ucap Kiki.

• Ini Kata DPR Soal Tudingan Pembahasan Revisi UU KPK Cacat Formil dan Terburu-buru

Lebih lanjut, Kiki berharap agar Jokowi tidak lagi memilih menteri yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan.

"Tetapi kabinet yang kerjanya dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya," sarannya.

Penilaian sejumlah menteri ini merupakan kolaborasi Kiki dengan sejumlah ahli.

• Malam Ini Wadah Pegawai Ajak Masyarakat Anti Korupsi Hadiri Pemakaman KPK

Yakni, Prof Dr Aminudd'm Umar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBI), Dr Harry Saldadyo, dan Dr Nuzul Achyar (UI).

Lalu, Dr Diah Ayu Permatasari (UBI), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), dan Akhmad Sahal MA (PCI NU AS).

Ada juga Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), A1 Araf (Imparsial), dan Ali Asghar (Puskamnas).

• Firli Bahuri Ungkap Ayahnya Orang Sakti, Ditembak Tidak Meledak, Ditusuk Tidak Mempan

Sebelumnya, daftar nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid ll, kembali beredar di grup WhatsApp.

Nama-nama itu diklaim diputuskan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (4/8/2019) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.

• Jabat Sekretaris Jenderal Dua Periode, Hasto Kristiyanto Bikin Rekor Baru di PDIP

"Big hoax (bohong besar)," ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.

Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.

• Mahasiswa Lampung Tertembak Peluru Polisi, Begini Kronologinya

"Ini kerjaan orang iseng (sebar kabar bohong soal susunan menteri)."

"Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri)."

"Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul," tutur Triawan.

• Demokrat: Di Era SBY Tak Ada Partai Koalisi Minta Jatah Menteri Secara Terbuka, Apalagi Saat Kongres

Foto yang beredar menujukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.

Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.

Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dengan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).

• Jabat Sekjen PDIP Lagi, Hasto Kristiyanto Minta Jangan Dijadikan Menteri

Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.

Berikut ini susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin yang beredar di medsos tersebut:

Presiden: Joko Widodo

Wakil Presiden: Maruf Amin

Menteri Kabinet

Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti

Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana

Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri

Menteri Pariwisata: Triawan Munaf

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu

Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo

Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal

Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD

Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno

Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri

Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah

Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari

Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia

Menteri Perdagangan: Fadli Zon

Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino

Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas

Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief

Menteri Agama: Komaruddin Hidayat

Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih

Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab

Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi

Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko

Pejabat Setingkat Menteri

Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis

Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa

Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian

Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP

Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian

Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan

Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong

Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja

Kepala Lembaga Non Struktural

Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono. (Seno Tri Sulistiyono)