DPR Curiga KPK Biayai LSM Agar Selalu Didukung, Ini Kata Laode M Syarif

KOMISI III DPR menggelar rapat gabungan dengan para mitra kerja, Senin (2/9/2019).

Satu di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat hari ini membahas pagu anggaran mitra kerja untuk tahun anggaran 2020.

• LIVE STREAMING Update Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Libatkan 21 Mobil, Enam Orang Tewas

Dalam rapat tersebut, muncul pertanyaan dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Anwar Rachman.

Ia menyatakan, selama ini banyak LSM dan lembaga non-pemerintah (NGO) yang selalu mendukung KPK.

Anwar pun mempertanyakan adanya anggaran khusus untuk NGO.

• Satu Pelajar SMK Tewas Setelah Duel Pakai Celurit, Janjian Lewat WhatsApp

"Untuk KPK, yang kita pertanyakan selama ini KPK dalam ada beberapa masalah yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil."

"Apakah NGO ini dianggarkan di dalam atau bagaimana, biayanya itu bagaimana?" Tanya Anwar.

"Ada beberapa NGO kemudian menggerakkan dukungan dari massa atau apa?"

• BREAKING NEWS: Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Cipularang, Enam Orang Dikabarkan Tewas

"Ini tentunya apakah dianggarkan atau tidak di dalam, kalau masuk anggaran di pos apa?" sambung Anwar.

Pihak KPK yang diwakili oleh Laode M Syarif, menyatakan dengan tegas KPK tidak pernah bayar LSM, NGO, atau tokoh bangsa sekalipun untuk bekerja sama atau mendukung mereka.

"Tidak sama sekali. Tidak ada. Dan juga jangan kita menghina NGO."

• Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua 10 Hari, Enam Ribu Aparat Siaga di Bumi Cenderawasih

"Kalau ibu wakil presiden datang ke KPK, enggak dibayarin itu. KH Saiq Aqil itu tidak dibayarin KPK kalau dia datang dukung KPK."

"NGO yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati tidak dibayar satu peser pun dari duit KPK," tegas Laode M Syarif.

Laode M Syarif pun meminta agar dukungan dari LSM atau NGO hingga para tokoh untuk KPK tidak direndahkan.

• Polri: Lebih Banyak Masyarakat Papua yang Sangat Enjoy dengan NKRI

Ia juga sempat menyindir soal aksi-aksi yang kerap digelar untuk mengkritik KPK.

"Kita tidak pernah mau membayar orang untuk datang ke KPK."

"Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu, yang orangnya enggak tahu apa yang diomongin."

• Moeldoko Sebut Benny Wenda Aktor Kerusuhan di Papua, Ini yang Bakal Dilakukan Pemerintah

"Sampai 6-7 bus depan KPK. Nah, itu yang dibayar."

"Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan," paparnya.

Sementara, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Ganarsih mengatakan, sebanyak 20 nama calon akan disaring menjadi 10 nama.

• Tak Cuma Putar Lagu di Lampu Merah, Wali Kota Depok Juga Siapkan Lima Bus untuk Kurangi Macet

Nantinya, 10 nama itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/9/2019) pekan depan.

Yenti Ganarsih menyebut, mulai sore dan malam kemarin, pansel akan meneruskan rapat tentang hasil tes kesehatan dari RSPAD.

• Tuntutan Referendum Papua Kembali Muncul, Wiranto: NKRI Harga Mati!

Kemudian, pada Jumat dan seterusnya, akan dilakukan rapat tertutup untuk menentukan 10 nama capim terpilih.

Hal itu disampaikan Yenti Ganarsih seusai pansel merampungkan sesi wawancara dan uji publik terhadap 20 capim KPK.

"Hari Senin kami akan rapat pada putusan untuk menentukan 10 calon pimpinan pada jam 3 (sore)."

• Ketua DPR Sarankan Panglima TNI Terjunkan Koopssus ke Papua

"Rencananya Insyaallah kami diterima Presiden untuk menyerahkan 10 nama tersebut," ucap Yenti Ganarsih di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Yenti Ganarsih menambahkan, nantinya 10 nama capim terpilih akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Namun, untuk pengumumannya, ia menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk itu.

• Satu Perusuh di Deiyai Papua Tewas Terpanah, Kapolri: Dari Kelompok Penyerang, Kena Kawan Sendiri

"Terhadap 10 nama tersebut kami langsung menyerahkan kepada Presiden."

"Pansel hanya menyerahkan kepada Presiden. Pansel tidak mengumpulkan sepanjang tidak diminta oleh Presiden," jelasnya.

Sebelumnya, seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tinggal menyisakan 20 orang lagi.

• Ibu Kota Pindah, Kemendagri Berniat Usulkan Jakarta Jadi Daerah Otonomi Khusus

20 orang tersisa  itu hasil saringan tahap profile assessment pada 8-9 Agustus 2019.

Tahap seleksi selanjutnya, ke-20 calon pimpinan KPK itu harus mengikuti tes kesehatan pada Senin (26/9/2019) pekan depan.

• Daftar Lengkap 20 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Profile Assessment, Empat Jenderal Polisi Bertahan

Tes kesehatan digelar di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00 WIB.

Setelah tes kesehatan, proses seleksi berikutnya adalah wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019, di Ruang Serbaguna, Gedung III Lantai I, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Peserta yang tidak mengikuti tes kesehatan serta wawancara dan uji publik, bakal dinyatakan gugur.

• Selain Tak Kena Pajak Barang Mewah, Mobil Listrik Juga Bebas Ganjil Genap dan Gratis Parkir

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi profile assessment yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 20 nama itu di Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

"Dari 40 orang peserta yang hadir mengikuti profile assessment calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023, yang dinyatakan lulus profile assessment sebanyak 20 orang," kata Yenti Garnasih.

• Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta, Anies Baswedan Tak Bisa Melarang Atau Menganjurkan

Dari 20 nama tersebut, sebanyak empat nama di antaranya merupakan anggota Polri.

Yakni, Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, dan Sri Handayani.

Profesi lainnya adalah hakim 1 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, dan unsur KPK 2 orang.

• Anggota DPRD DKI Jakarta Boleh Jual Pin Emas

Lalu, dosen 3 orang, advokat 1 orang, auditor 1orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2 orang, dan lain-lain 2 orang.

Nantinya, peserta seleksi yang dinyatakan lulus profile assessment, wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu:

a. Tes Kesehatan, pada Hari Senin 26 Agustus 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di RSPAD Gatot Subroto.

• Ini Sosok Anggota DPRD DKI Jakarta Termuda, Baru akan Diwisuda Setelah Dilantik

b. Wawancara dan Uji Publik pada 27-29 Agustus 2019, bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung III Lantai I, Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut ini daftar lengkap 20 nama calon pimpinnan KPK yang lolos profile assessment:

1. Alexander Marwata: Komisioner KPK

2. Irjen Antam Novambar: Anggota Polri

3. Brigjen Bambang Sri Herwanto: Dosen Sespim Polri

4. Cahyo RE Wibowo: Karyawan BUMN

5. Irjen Firli Bahuri: Kapolda Sumatera Selatan

6. I Nyoman Wara: Auditor BPK

7. Jimmy Muhamad Rifai Gani: Penasihat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi

8. Johanis Tanak: Jaksa

9. Lili Pintauli Siregar: Advokat

10. Luthfi Jayadi Kurniawan: Dosen

11. M Jasman Panjaitan: Pensiunan Jaksa

12. Nawawi Pomolango: Hakim

13. Neneng Euis Fatimah: Dosen

14. Nurul Ghufron: Dosen

15. Roby Arya B: PNS Sekretariat Kabinet

16. Sigit Danang Joyo: PNS Kementerian Keuangan

17. Brigjen Sri Handayani: Wakapolda Kalimantan Barat

18. Sugeng Purnomo: Jaksa

19. Sujanarko: Pegawai KPK

20. Supardi: Jaksa. (Chaerul Umam)