Komisi III DPR

Index A-Z

Arteria Dahlan Minta Penegak Hukum Tak Kena OTT, Nurul Ghufron: Bertentangan dengan UU KPK

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tak boleh dilakukan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Sabtu, 20 November 2021
Arteria Dahlan Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Target OTT, Polri: Acuan Kita Undang-undang

Ramadhan menegaskan, Polri sebagai institusi penegakan hukum sudah ada aturan yang harus ditaati.

Sabtu, 20 November 2021
Kata Arteria Dahlan Penegak Hukum Tak Boleh Di-OTT, ICW: Logika Bengkok

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, ada yang salah dalam cara berpikir Arteria Dahlan.

Jumat, 19 November 2021
Arteria Dahlan Bilang Penegak Hukum Tak Boleh Di-OTT, Wakil Ketua Komisi III DPR Tak Setuju

Arteria mengaku menyatakan demikian bukan karena dirinya pro atau mendukung koruptor.

Jumat, 19 November 2021
Jaksa Agung Terbitkan Pedoman Pecandu Narkoba Dituntut Rehabilitasi, Komisi III DPR: Sangat Ditunggu

Pedoman itu akan menjadi acuan kepada para penuntut umum dalam penanganan kasus narkoba, sehingga jaksa dapat mengoptimalkan opsi rehabilitasi.

Senin, 8 November 2021
Anggota Komisi III: Tindak Tegas Kepala Daerah yang Melawan Kebijakan Pemerintah

kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) UU No.23/2014

Senin, 5 Juli 2021
Komisi III DPR Minta KY dan MA Selidiki Hakim PT Bandung yang Menyelamatkan Bandar Narkoba

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengecam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang melindungi bandar narkoba.

Senin, 28 Juni 2021
Menkumham: Kalau Enggak Sepakat TWK, Uji Saja di Pengadilan, Daripada Ribut Politiknya, Capek

Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil yang ada di Kemenkumham telah mengikuti TWK.

Rabu, 9 Juni 2021
Keberatan Bosnya Dibilang Masih Lama Jadi Presiden, Politikus Demokrat Minta Yasonna Cabut Ucapan

Yasonna bercanda dengan menyebut bos Benny K Harman masih lama menjadi presiden karena masih muda.

Rabu, 9 Juni 2021
Kelakar Yasonna Laoly: Kalau Bosnya Pak Benny K Harman Masih Lama Barangkali Jadi Presiden

Politikus PDIP itu kemudian menyebut salah satu yang hadir di ruangan rapat itu bisa saja akan menjadi presiden di masa depan.

Rabu, 9 Juni 2021
Kasus Masa Lalu Tak Kunjung Tuntas, Komisi III DPR Minta Komnas HAM Bikin Terobosan Non Yudisial

Komisi III DPR meminta Komnas HAM membuat langkah alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Selasa, 6 April 2021
Tak Usah Diproses Hukum, Politikus PDIP Minta BNN Langsung Tembak Mati Bandar Narkoba

Arteria menyebut para bandar narkoba itu menargetkan anak-anak Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Kamis, 18 Maret 2021
Peredaran Narkoba Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Kepala BNN Duga Akibat Work From Home

Petrus menjelaskan, peningkatan peredaran terlihat juga dari meningkatnya barang bukti.

Kamis, 18 Maret 2021
KPK kepada Komisi III DPR: Harun Masiku Sampai Hari Ini Masih Kami Buru, Belum Ketemu Juga, Pak

Nawawi mengakui, kasus hukum Harun Masiku merupakan kasus yang menarik perhatian publik, termasuk bagi anggota Komisi III DPR.

Jumat, 12 Maret 2021
Dewan Pengawas Berharap Punya Kewenangan, Komisi III DPR Dorong KPK Usulkan Revisi UU 19/2019

Namun, menurutnya tidak adanya kewenangan yang dimiliki Dewas KPK justru bisa juga menjadi hambatan.

Rabu, 10 Maret 2021
PENDEMO Hadang Mobil Anggota Komisi III DPR saat Adakan Kunjungan Kerja ke Kanwilkumham DKI

Sejumlah orang dari Kaum Muda Antinarkoba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanwilkumham DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/2/2021).

Kamis, 18 Februari 2021
Narkoba Marak Beredar di Rutan dan Lapas, Massa GCP Desak Komisi III Copot Kepala Kanwilkumham DKI

Mereka membawa poster di antaranya bertuliskan “Peredaran Narkoba di Rutan dan Lapas Semakin Marak dan Banyak Dikendalikan di Lapas”.

Senin, 15 Februari 2021
Aksi Demo Saat Komisi III DPR RI ke Kanwil Kemenkumham DKI, Soroti Narkoba dan Pungli di Lapas

Aksi demo menwarnai kunjungan kerja Komisi III DPR ke kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Senin, 15 Februari 2021
Pimpinan Komisi II DPR Sebut Larangan Eks HTI Ikut Pemilu Sudah Jadi Kesepahaman Bersama

Bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila, bahkan ingin mengubah ya tentu itu tidak bisa diberi kesempatan mencalonkan

Selasa, 26 Januari 2021
Tak Lagi Targetkan Penanganan Perkara, Jaksa Agung: Tiada Daerah yang Tidak Ada Korupsinya

Kejaksaan mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 19,25 triliun dari persidangan kasus korupsi.

Selasa, 26 Januari 2021

1 2 3 4 Next Last ›

berita TERKINI

Rekannya Dihajar Tanpa Ampun hingga Tewas, Ketua GMBI Karawang Murka: Sudah Tak Ada Moralnya

3 menit lalu
Pemuda Pancasila Desak Kapolri Tangkap Politisi PDIP Junimart Girsang

8 menit lalu
Nadzira Shafa Beberkan Momen Terakhir saat Dirinya Dampingi Ameer Azzikra di Rumah Sakit

12 menit lalu
Reuni PA 212 Dipindahkan ke Masjid Az Zikra Bogor, Begini Respons Wagub Ariza

21 menit lalu
Polisi Sebut Sudah Lakukan Pengamanan Maksimal, Cuma Kecolongan saat Bentrok Ormas di Karawang

21 menit lalu

TAG

Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tak boleh dilakukan kepada polisi, jaksa, dan hakim.

Ramadhan menegaskan, Polri sebagai institusi penegakan hukum sudah ada aturan yang harus ditaati.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, ada yang salah dalam cara berpikir Arteria Dahlan.

Arteria mengaku menyatakan demikian bukan karena dirinya pro atau mendukung koruptor.

Pedoman itu akan menjadi acuan kepada para penuntut umum dalam penanganan kasus narkoba, sehingga jaksa dapat mengoptimalkan opsi rehabilitasi.

kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) UU No.23/2014

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengecam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang melindungi bandar narkoba.

Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil yang ada di Kemenkumham telah mengikuti TWK.

Yasonna bercanda dengan menyebut bos Benny K Harman masih lama menjadi presiden karena masih muda.

Politikus PDIP itu kemudian menyebut salah satu yang hadir di ruangan rapat itu bisa saja akan menjadi presiden di masa depan.

Komisi III DPR meminta Komnas HAM membuat langkah alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Arteria menyebut para bandar narkoba itu menargetkan anak-anak Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Petrus menjelaskan, peningkatan peredaran terlihat juga dari meningkatnya barang bukti.

Nawawi mengakui, kasus hukum Harun Masiku merupakan kasus yang menarik perhatian publik, termasuk bagi anggota Komisi III DPR.

Namun, menurutnya tidak adanya kewenangan yang dimiliki Dewas KPK justru bisa juga menjadi hambatan.

Sejumlah orang dari Kaum Muda Antinarkoba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanwilkumham DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/2/2021).

Mereka membawa poster di antaranya bertuliskan “Peredaran Narkoba di Rutan dan Lapas Semakin Marak dan Banyak Dikendalikan di Lapas”.

Aksi demo menwarnai kunjungan kerja Komisi III DPR ke kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila, bahkan ingin mengubah ya tentu itu tidak bisa diberi kesempatan mencalonkan

Kejaksaan mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 19,25 triliun dari persidangan kasus korupsi.

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved