Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta, Anies Baswedan Tak Bisa Melarang Atau Menganjurkan

GUBERNUR DKI Anies Baswedan mengaku tidak bisa melarang ataupun menganjurkan Kota Bekasi dan Kota Depok bergabung ke Jakarta.

Anies Baswedan bahkan menyebut posisinya saat ini bukan berada di pihak yang bisa memberikan opini.

Karena, keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

• BIN Kantongi Identitas Aktor Penggerak Kerusuhan di Papua Barat, Siapa?

“Tapi kalau sebagai proses, yah silakan saja."

"Di sini saya tidak bisa menganjurkan, dan juga tidak bisa melarang mereka,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Anies Baswedan mengatakan, bila dilihat dari status tata pemerintahannya, penggabungan dua wilayah ini berada di pemerintah pusat, bukan pendapat DKI.

• Ini Proses yang Harus Dilalui Kota Bekasi Jika Mau Gabung ke Jakarta

Karena itu, Anies Baswedan akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk taat terhadap aturan.

“Ini adalah keputusan di pemerintah pusat, dan saya akan melihatnya secara konstitusional."

"Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, maka kami akan taat."

• Ini Dia Penampakan Instalasi Batu Pengganti Anyaman Bambu di Bundaran HI, Harganya Rp 150 Juta

"Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini,” tutur Anies Baswedan.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan membeberkan alasan kemungkinan Kota Bekasi dan Kota Depok ingin bergabung ke Jakarta.

Kata dia, secara perekonomian dan transportasi, kawasan Jakarta sudah terintegrasi dengan baik.

• UNHCR Minta Pencari Suaka Diberdayakan, Ketua DPRD DKI: Orang Indonesia Saja Banyak yang Menganggur

“Secara perekonomian itu kenyataannya, bahkan kami di Jakarta ketika menentukan upah itu melihat kesamaan antar-wilayah di sekitar Jakarta,” paparnya.

Anies Baswedan mengaku telah berulang kali menyampaikan kepada wali kota maupun bupati yang berada di sekitar Jakarta, mengenai kewajiban sebagai penyelenggara negara.