Fahri Hamzah Bilang Pemindahan Ibu Kota Nyaris Tak Masuk Akal karena Alasan Ini

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tindakan yang tidak masuk akal.

Dalam pemindahan ibu kota, lanjutnya, harus berupa undang-undang, dan harus melakukan revisi undang-undang yang sudah ada.

"Ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

• Rombongan DPR Dipimpin Fadli Zon Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua, Ada Spanduk Bertuliskan Ini

"Itu harus datang ke DPR bawa undang-undangnya, naskah akademiknya, nanti DPR menyosialiasikan ke masyarakat diterima atau enggak, panggil pakar dan sebagainya."

"Jadi panjang ceritanya. Makanya nyaris perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," sambungnya.

Fahri Hamzah menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik memindahkan lokasi kantor pemerintahannya saja, tetapi ibu kota masih di Jakarta.

• Kronologi Warga Tangerang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Universitas Pancasila, Sedang Tunggu Anak

"Dulu Pak Harto ingin mindahkin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, tapi lokasi kantor pemerintahan."

"Dan yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti istana, DPR, tidak usah pindah, kantor pemerintah saja," papar Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

• Jokowi Sindir Kebiasaan Pejabat Studi Banding ke Luar Negeri, Begini Reaksi Fadli Zon

Hal itu dilakukan Jokowi saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia."

• Hari Ini Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Pengganti Jakarta, Dana Hampir Rp 500 Triliun Disiapkan

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberi sinyal kepastian pengumuman lokasi ibu kota baru.

Ditemui seusai diskusi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, ia mengatakan pengumuman akan langsung disampaikan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR.

"Ya tunggu pidato Presiden Jokowi besok," ucap Bambang Brodjonegoro, Kamis (15/8/2019).

• Jokowi Bakal Umumk‎an Lokasi Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan Besok? Moeldoko: Kita Lihat Saja

"Pidatonya kapan, 16 itu kapan, ya tunggu besok. Masa saya yang ngomong, pidatonya besok kok," tuturnya.

Dirinya menerangkan, ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan memiliki luas  6.000 hektare, dan akan dibangun bertahap.

"Kemudian wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti diperluas bisa jadi 100 ribu hektare," ungkap mantan Menteri Keuangan tersebut.

• DAFTAR Penerima Tanda Kehormatan Bintang dari Jokowi, Mantan Kadiv Humas Polri Kebagian Juga

Lokasi baru ibu kota, lanjutnya, telah dikaji dan dianalisa memiliki risiko bencana paling kecil, termasuk ancaman kebakaran hutan yang jadi langganan bencana di Pulau Kalimantan.

"Oh itu sudah jadi masukan, makanya kita akan fokus pada lokasi minimum risiko bencananya, termasuk kebakaran hutan," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum memastikan kapan Presiden Jokowi bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta.

• Jokowi Ungkap Satu Kepala Daerah Bakal Jadi Menteri, Siapakah Dia?

"Apakah dalam tempo yang sangat singkat ini sesuai dengan harapan nanti, kita lihat."

"Tapi ya sudah lihat saja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

• Ini Sederet Prestasi Briptu Hedar Sebelum Gugur Ditembak KKB Papua, Pernah Bebaskan Sandera

Moeldoko menegaskan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi Ibu Kota baru.

"Sepertinya dalam rapat terakhir dengan tim, masih diberi tugas lagi untuk memberikan, menganalisa lebih dalam lagi," tuturnya.

Sebelumnya saat bertemu pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019), Jokowi mengungkap informasi pemindahan ibu kota akan disampaikan dalam pidato kenegaraan.

• Daftar Lengkap 12 Tersangka Kasus Korupsi KTP Elektronik yang Bergulir Sejak 2014

Pidato kenegaraan akan dibacakan pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2019.

"Ada satu-dua hal yang belum selesai."

"Kalau itu sudah bisa ditangani Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), akan saya sampaikan dalam pidato kenegaraan," kata Jokowi saat makan siang bersama pimpinan media massa.

• Ini Isi Lengkap Instruksi Anies Baswedan tentang Upacara Bendera di Pulau Reklamasi

Jokowi juga menyatakan, rencana menyampaikan informasi tentang pemindahan ibu kota juga bergantung pada kesiapan Bappenas.

"Kita tunggu saja hari-hari ini Bappenas menangani hal itu," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).

• BREAKING NEWS: Untuk Ketiga Kalinya Pesinetron Rio Reifan Diciduk Polisi karena Pakai Narkoba

Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.

Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.

• Rocky Gerung Bilang di Luar Negeri Posisi Oposisi Setara Perdana Menteri

Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.

Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Kepala KSP Moeldoko.

• Rocky Gerung: Demokrasi Tidak Memerlukan Persatuan

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Lantas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan lainnya.

"Bismillah, Salam Sejahtera. Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara."

• Kata Rocky Gerung, Koalisi Sebaiknya Hanya Terjadi Jika Ada Musuh dari Luar

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen."

"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan."

"Di Kalimantan, provinsinya di mana ini yang harus didetailkan," tutur Jokowi.

• FAKTA-FAKTA Pos Satpam Rumah Susi Pudjiastuti Dirusak, Ibu Pelaku Duga Anaknya Dibisiki Jin

Jokowi melanjutkan, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.

Nantinya setelah dipaparkan secara detail, Jokowi bakal segera memutuskan ke provinsi mana ibu kota dipindah.

"Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, gempa bumi."

• Jokowi Bersyukur Gempa Banten Tak Disusul Tsunami, Belum Pastikan Kapan Kunjungi Lokasi Terdampak

"Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian."

"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," papar Jokowi.

Bulan Agustus ini, Presiden Jokowi bakal mengumumkan provinsi apa di Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.

• Ancaman Tsunami Mengintai, BNPB Bakal Gelar Ekspedisi Destana untuk Meminimalisasi Korban

Sinyal ini sebelumnya sudah disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja di The Kaldera Nomadic Escape, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) lalu.

'Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara."

"Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," paparnya.

• Baiq Nuril: Jangan Pernah Berikan Ruang untuk Laki-Laki Nakal!

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.

"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."

"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

• Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Kalimantan

"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."

"‎Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."

"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.

• BMKG Bilang Penurunan Kualitas Udara Jakarta Biasa Terjadi Saat Musim Kemarau

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.

Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.

Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.

• Truk Tanah Timpa Mobil Terjadi Saat Jam Larangan Beroperasi, Peraturan Wali Kota Dinilai Tumpul

Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."

"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.

• Masjid Sunda Kelapa Masih Pilih Plastik, Khawatir Darah Daging Kurban Menetes Jika Pakai Besek Bambu

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

• TAK MENYERAH! Kivlan Zen Bakal Ajukan Praperadilan Lagi, Kali Ini Empat Gugatan Sekaligus

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

• Rumah Wartawan Serambi Indonesia Diduga Dibakar, PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

• Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Berasal dari Banten, Biasa Dipanggil Abang Grandong

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya. (Seno Tri Sulistiyono)