Wamenaker Noel Peras Buruh untuk Sertifikasi K3, Biaya Resmi Rp 275 Ribu Diminta Rp 6 Juta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel bersama 10 orang lainnya resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan kepada sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jumat (22/8/2025).

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Wamenaker Noel memeras para buruh yang membutuhkan sertifikasi K3.

Di mana biaya resmi sebesar Rp 275 ribu, namun Noel dan jajarannya dengan modus tertentu memaksa para buruh membayar hingga Rp 6 Juta, atau sekitar 20 kali lipat lebih.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025) mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari fakta bahwa tenaga kerja merupakan tulang punggung perekonomian negara.

"Sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional," katanya.

Setyo mengungkapkan dari data tahun 2025 tercatat ada 145, 77 juta pekerja.

Baca juga: Wamenaker Noel Tahan Tangis Saat Dihadirkan KPK ke Hadapan Wartawan, Begini Ekspresinya

"Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman" katanya.

Sehingga, kata Setyo akan meningkatkan produktivitas para pekerja.

Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, katanya harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lisensi K3.

"Ironinya ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta, karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut," papar Setyo.

Biaya sebesar 6 juta ini, ujarnya dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut.

"Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah," katanya.

Sehingga, menurut Setyo tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional.

Noel Tahan Tangis

Saat akan dihadirkan KPK ke hadapan wartawan dalam konferensi pers terkait kasus ini, Noel tampak menahan tangis.