Ibu Kota Pindah
Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Kalimantan
Ia mengaku pemerintah kini tengah gencar melakukan persiapan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan tak akan mengganggu keberadaan hutan di sana.
Sebab, menurutnya, kondisi hutan yang secara natural berada di sana sejak dahulu harus tetap dipertahankan.
"Meminimalisasi mengintervensi alam, jadi buka lahan itu harus seminimal mungkin."
• Abah Grandong Mengaku Tak Sadar Saat Makan Kucing Hidup di Kemayoran, Hari Ini Menyerahkan Diri
"Kita harus mempertahankan kondisi hutan yang ada," papar Basuki dalam acara Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Makanya, kata dia, ibu kota baru bakal didesain dengan mengusung konsep forest city, lewat perpaduan antara ruang-ruang hijau dan kota pusat pemerintahan.
Ia mengaku pemerintah kini tengah gencar melakukan persiapan dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.
• Naik Helikopter TNI AD Saat Hendak Dilahirkan, Bayi Ini Diberi Nama Muhammad Satria Helly Perkasa
Pemilihan lokasi pun juga sudah mengerucut pada dua lokasi.
Kepastian lokasi calon ibu kota baru Indonesia bakal diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Bulan Agustus ini.
"Ada dua lokasi di Kalimantan itu. Tunggu nanti Pak Presiden sampaikan," ucapnya.
• Hari Ini Tim Teknis Polri Mulai Bekerja, Novel Baswedan Heran dan Nilai Cuma Mengulur Waktu
Sedangkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru, diperkirakan sebesar Rp 466 triliun.
Dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears.
Sementara, sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta, antara lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
• Kronologi Truk Tanah Timpa Mobil di Tangerang, Satu Balita Berhasil Diselamatkan
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) pun telah siap membantu pemrintah dalam mengelola pembangunan ibu kota baru tersebut.
Mereka akan membantu meski tanpa kucuran dana APBN.