Tak Bakal Ada Tiang Listrik dan Kabel Berseliweran di Ibu Kota Baru

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, di Ibu Kota Negara (IKN) baru nanti tidak akan ada lagi tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.

Di ibu kota baru, katanya, kabel-kabel listrik tersebut akan ditaruh di bawah tanah.

"Tidak ada lagi tiang listrik, kabel listrik di atas jalan," kata Bambang Brodjonegoro dalam diskusi Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

• Truk Tanah Timpa Mobil Terjadi Saat Jam Larangan Beroperasi, Peraturan Wali Kota Dinilai Tumpul

Bagi sebagian orang mungkin hal ini terlihat sepele.

Tapi, Bambang Brodjonegoro mengatakan perencanaan seperti itu merupakan syarat standar bagi perkotaan modern masa depan.

"Kelihatannya sepele, tapi sudah menjadi syarat kota modern. Semuanya harus di bawah tanah. Itulah standar kota modern yang seharusnya," ungkapnya.

• Pengurus FPI Ini Sampai Menangis karena Kangen Rizieq Shihab, Sempat Bilang Pemerintah Zalim

Tak hanya itu, IKN nantinya juga akan mengedepankan efisiensi energi, khususnya konsep green housing dan power and gas supply.

Di mana, power supply berasal dari clean and reliable energy.

Utamanya, semisal pemberdayaan energi bertenaga surya, dan biomass, yakni pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati, untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar.

• Jokowi akan Buka Kongres V PDIP di Bali, Prabowo Bakal Hadir

"Utamanya kita akan dorong tenaga surya, biomass, dan menggunakan smart great system," ucap Bambang Brodjonegoro.

Perihal pasokan gas bagi rumah tangga maupun industri, Bambang Brodjonegoro menjelaskan di lokasi IKN baru, seluruh pasokan gas tersebut akan dialirkan dengan jaringan gas kota.

Hal ini demi menghilangkan konsumsi gas LPG 3kg alias gas melon yang tak cuma banyak masalah dan kurang ramah lingkungan, tapi juga memakan subsidi cukup besar.

• ‎Atasi Polusi Udara di Jakarta, Jokowi Perintahkan Anies Baswedan Lakukan Ini

"Enggak ada lagi cerita LPG 3kg, gas melon segala macem yang udah subsidinya besar, banyak masalah, dan juga tidak ramah lingkungan."

"Bikin impor makin besar pula. Jadi kita harus fokus pada membangun jaringan gas kota," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

• Masjid Sunda Kelapa Masih Pilih Plastik, Khawatir Darah Daging Kurban Menetes Jika Pakai Besek Bambu

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

• TAK MENYERAH! Kivlan Zen Bakal Ajukan Praperadilan Lagi, Kali Ini Empat Gugatan Sekaligus

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

• Rumah Wartawan Serambi Indonesia Diduga Dibakar, PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

• Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Berasal dari Banten, Biasa Dipanggil Abang Grandong

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.

• Total Personel Koopssus TNI 500 Orang, 80 Persennya Intelijen

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat ibu kota baru berada di Pulau Kalimantan.

"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

• Ikut Unjuk Rasa Jelang Sidang Putusan MK, Sekelompok Remaja Ini Malah Minta Bahar Smith Dibebaskan

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya Pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia, serta dekat dengan ibu kota yang baru.

"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional," jelasnya.

• Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa

"Sehingga, mempermudah akses logistik melalui bandara, pelabuhan, maupun jalan."

"Serta karena Indonesia negara maritim, letak dari ibu kota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," sambung Bambang Brodjonegoro.

Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.

• Mantan Penasihat KPK Ini Bilang Unjuk Rasa Tidak Perlu Minta Izin, Cukup Memberi Tahu

Pada 2021, pembangunan tahap awal dimulai, maka pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Pulau Kalimantan menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Hampir pasti ke Pulau Kalimantan, kemudian tinggal lokasinya," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang Brodjonegoro melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari keinginan pemerintahan Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi.

• Dampingi Suaminya Keluyuran, Istri Setya Novanto Tak Bakal Dipidana karena Alasan Ini

Menurutnya, selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

"Sebelum desentralisasi, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa," jelasnya.

"Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," sambungnya.

• KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi dan Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Menang 85 Juta Suara

"Ke depan tidak bisa didiamkan begitu saja. Dari visi 2045, tujuannya juga boleh dibilang tidak terlalu ambisius, karena kontribusi Indonesia barat, Jawa, dan Sumatera itu 80 persen, yang lain 20 persen," paparnya.

"Target 2045, Jawa Sumatera turun jadi 75 persen, sedangkan lainnya naik jadi 25 persen. Jadi lima persen membutuhkan waktu yang lebih panjang," urai Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, katanya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mendatang.

• Menkumham Sesalkan Aksi Setya Novanto Korbankan Orang Lain Lagi

Anggaran itu untuk penyiapan desain dan masterplan ibu kota baru.

Untuk pembangunannya sendiri, ditagertkan sudah mulai pada 2021 mendatang.

"Ya untuk 2020 anggarannya lebih banyak untuk persiapan, 2021 itu konstruksinya," terang Bambang Brodjonegoro.

• Ini Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Diperpendek karena Ada Sidang Sengketa Pilpres di MK

"Kalau 2021 sudah mulai konstruksi, kami harapkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan bertahap dan 2024 ibu kota sudah mulai dipindahkan," lanjutnya.

Bambang Brodjonegoro menyebut kepastian lokasi persis pusat pemerintah di masa mendatang akan disampaikan Presiden Jokowi.

"Tahun ini ditetapkan. Presiden yang akan menentukan, kemudian lokasinya diumumkan," kata Bambang Brodjonegoro di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

• KPU Bilang Tautan Berita Tidak Bisa Jadi Alat Bukti, BW: Sama Saja Tak Mengakui Media

Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur Kaltim (Kaltim) digadang-gadang menjadi calon potensial ibu kota.

Itu setelah Jokowi selama sepekan melakukan tinjauan langsung bersama jajaran.

Namun demikian, Bambang Brodjonegoro menegaskan keputusan lokasi ibu kota baru ditetapkan Presiden Jokowi.

• Meski Jumlahnya Dibatasi, Kubu Prabowo-Sandi Bakal Hadirkan Saksi yang Wow dan Menghentak

"Masih dipertimbangkan, detailnya nanti presiden akan memutuskan berdasarkan hasil kajian," ujar mantan Menteri Keuangan tersebut.

Sebelumnya, pada 7 Mei 2019, Jokowi meninjau salah satu kandidat lokasi Ibu Kota Negara pengganti DKI Jakarta, yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini memiliki luas sekitar 61 ribu hektare.

• Kivlan Zen Akui Terima Uang dari Habil Marati, Lalu Ia Gunakan untuk Hal Ini

Untuk menuju kawasan ini dapat di tempuh dengan jalan darat dari Samarinda kurang lebih sekitar 1,5 jam, atau dari Balikpapan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Setelah meninjau kawasan Bukit Soeharto, Jokowi terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada sore harinya.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu, dan telah dilakukan kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

• Ini Jawaban KPU Soal Jabatan Maruf Amin di Dua Anak Perusahaan BUMN yang Dipermasalahkan Kubu 02

Terdapat tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi.

Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

Ada pun nilai pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 480 triliun, yang bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta. (Danang Triatmojo)