Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Sahmin Madina: Dendam Lama Bisa Picu Polarisasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo, Sahmin Madina mengomentari soal rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI Soeharto.

Ia menyatakan, pemberian gelar pahlawan nasional dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa Indonesia. 

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul komentar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar tersebut karena luka sejarah masa lalu.

Baca juga: Ainun Najib: Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jokowi Harus Dinobatkan Pahlawan Super

Menurut Sahmin, penolakan semacam itu justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. 

“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin, Sabtu (8/11/2025). 

Ia menilai, keputusan untuk menolak atau menerima sosok Soeharto semestinya dilihat secara objektif, bukan emosional apalagi dendam pribadi. 

Sebab, Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia khususnya selama 32 tahun menjadi Presiden. 

"Ada catatan kelam, iya, tapi juga ada jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, pangan, dan stabilitas nasional," jelasnya.

Sahmin menegaskan, pendekatan dendam sejarah hanya akan memperpanjang polarisasi yang seharusnya sudah berakhir sejak era reformasi. 

Ia mengingatkan pentingnya teladan dari para pemimpin yang mampu memelihara persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan politik.  

Baca juga: Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Muhadjir Effendy: Jasa Beliau Besar

“Gus Dur pernah memulihkan kehormatan para tokoh yang dulu dianggap lawan. Taufiq Kiemas memperjuangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam politik kebangsaan. Dan kini, Presiden Prabowo menunjukkan kebesaran hati dengan merangkul semua pihak," ungkap Sahmin.

Menurutnya, langkah semacam itu menunjukkan politik yang beradab dan berjiwa besar karena semua pihak dirangkul. 

Sahmin menyatakan, gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak harus dimaknai sebagai pembenaran atas semua kebijakan Orde Baru.

Namun, sebagai pengakuan objektif terhadap jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa. 

“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” lanjutnya.