Indonesia Tanpa Kematian Dengue 2030, Kepemimpinan Kuat dan Kebijakan Lintas Sektor jadi Kunci

Ringkasan Berita:

• Data terbaru menunjukkan penyakit dengue di Indonesia terus meningkat dan memerlukan perhatian serius.
• Sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.
• Selain itu, pencegahan dan edukasi masyarakat lebih efisien daripada biaya kuratif yang terus membengkak. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Data terbaru menunjukkan penyakit dengue di Indonesia terus meningkat dan memerlukan perhatian serius.

Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue, dengan 98,7 % atau 1.055.255 di antaranya merupakan pasien rawat inap.

Angka ini hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan laporan Kementerian Kesehatan di tahun yang sama. Sementara klaim biaya perawatan akibat dengue meningkat dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat, dan bahwa sistem pelaporan yang ada masih perlu diintegrasikan, serta diperkuat agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan terkini.

Hal tersebut juga dibahas dalam Dialog Kebijakan bertema “Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.”

Kegiatan yang digelar MPR RI bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue ini untuk memperkuat kebijakan nasional menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030 (Zero Dengue Death 2030.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.

“Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Rerie sapaan akrabnya, lewat keterangan, Sabtu (8/11/2025.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang saat ini tengah memformulasikan RAN Dengue 2026–2030 sebagai kelanjutan dari STRANAS Dengue 2021–2025. 

Baca juga: Meninggal di Usia 72 Tahun, Begini Kisah Eks Ketua KPK Antasari Azhar Lolos dari Hukuman Mati

"Kami mendorong agar proses finalisasi dapat dipercepat dan diperkuat dengan landasan hukum yang setingkat peraturan presiden, dengan memastikan kemajuan teknologi dan inovasi ikut dipertimbangkan dalam pendekatan surveilans dan pencatatan, intervensi promotif–preventif termasuk vaksinasi, serta pendekatan treatment yang lebih efektif dan efisien,” katanya. 

Ketua Umum Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) Suir Syam mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor harus segera ditingkatkan. 

Sebagai wadah independen yang diisi para ahli lintas bidang, KOBAR membantu memastikan kebijakan dan inovasi yang lahir benar-benar berdampak dan berkelanjutan.

"Kami mencatat bahwa ada gap yang besar antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan yaitu sekitar 257 ribu kasus di tahun 2024 dan data rawat inap karena dengue di BPJS Kesehatan sekitar 1 juta di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya under-reporting tentang beban riil dengue yang kami berharap pada diskusi hari ini ada satu data beban dengue yang dapat kita jadikan acuan bersama," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi diskusi kebijakan lintas sektor yang dilaksanakan oleh MPR RI bersama KOBAR Lawan Dengue.