Dipanggil ke Istana dan Diskusi 2 Jam dengan Prabowo, Jonan Sebut Tak Bahas Whoosh Tapi Soal Ini

Ringkasan Berita:

• Ignatius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana selama sekitar dua jam untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait program-program kerakyatan
• Jonan menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi positif dan menciptakan multiplier effect, meski butuh waktu untuk mencapai hasil yang sempurna.
• Ia menegaskan tidak membahas soal utang KA Cepat Whoosh dan menyatakan siap membantu pemerintah jika diminta, meski dalam pertemuan itu tidak ada tawaran posisi apa pun.

 

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mantan Menteri Perhubungan era Jokowi yang juga Eks Dirut KAI, Ignatius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto kurang lebih 2 jam di Istana, Senin (3/11/2025). 

Jonan mengatakan pertemuannya itu mendiskusikan beberapa hal disamping menyampaikan apresiasi atas program-program kerakyatan yang dijalankan presiden selama ini. 

“Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima itu banyak beberapa masukan. Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif diplomasi luar negeri juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN di untuk bangsa dan negara yang lebih banyak juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan,” kata Ignatius Jonan di kompleks Istana, seperti ditayangkan Kompas TV, Senin malam.

Baca juga: Mahfud MD: Jokowi Pecat Menhub Ignatius Jonan Karena Tolak Proyek Kereta Cepat Whoosh dengan Cina

Menurut Jonan, Presiden Prabowo juga meminta masukan untuk pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN kepasda bangsa dan negara yang lebih banyak.

Jonan mengatakan program kerakyatan seperti makan bergizi gratis (MBG), koperai desa Merah Putih dan sekolah rakyat akan berdampak ekonomi berupa multiplier effect.

"Ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh ya dengan program kerakyatan ini. Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkiN tidak. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya, mestinya jalan. Jadi diskusinya itu aja sih, enggak ada yang lain," kata Jonan.

Jonan mengatakan sama sekali tidak membahas terkait polemik utang KA Cepat Whoosh.

“Enggak, enggak, enggak enggak. Saya enggak, saya enggak diminta masukan kok. Soal itu, Pak. Enggak ada saya. Saya sudah pensiun saya enggak menyampaikan pendapat,” katanya.

“Saya kira kalau saya enggak tahu ya, kalau soal Whoosh beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak,” kata Jonan.

Menurutnya Presiden pastinya mempunyai kebijakan sendiri mengenai polemik utang Ka Cepat Whoosh.

“Tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi enggak dibahas,” jelasnya.

“Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat itu aja. Boleh dong,” lanjutnya. 

Saat ditanya apakah siap membantu Presiden Prabowo jika diminta, Jonan mengatakan sebagai warga negara siap.

"kalau kalau sebagai warga negara, kalau diminta bekerja untuk negara ya mesti siap, kalau mampu. Kalau saya mampu. Tapi tadi enggak ada tawaran ya, cuma diskusi saja," katanya.

Jonan Dipecat Jokowi Karena Tolak Whoosh

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh, pada awalnya direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Mahfud saat itu disepakati, berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, bahwa proyek Whoosh bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. 

"Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Di pindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen . Yang terjadi itu. Nah, sekarang kita gak mampu bayar," papar Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Mahfud mengungkapkan ketika kerja sama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju.

Jonan, kata Mahfud mengatakan ke Presiden Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya.

Baca juga: AHY Cari Cara Bayar Utang Kereta Cepat, Munculkan 2 Opsi

"Pak, ini tidak visible, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat, digantikan. Sesudah itu dia (Presiden Jokowi-Red) memanggil ahli namanya Agus Pambagyo," ujar Mahfud.

Jokowi lalu menanyakan hal yang sama ke Agus Pambagio selaku pengamat ekonomi.

"Presiden manggil nih. Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonatan, dia tanya ke Agus. 'Pak Agus, gimana ini Pak?' Ini tidak visibel, rugi negara, menurut Agus," kata Mahfud.

Bahkan kata Mahfud, Agus Pambagio sempat menanyakan ke Jokowi, ide siapa pembangunan kereta cepat yang awalnya kerja sama dengan Jepang lalu dipindah ke Cina dengan biaya yang membesar.

"Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa pindah dari Jepang ke Cina itu dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden: Atas ide saya sendiri gitu," papar Mahfud.

Agus, kata Mahfud lalu menjawab karena ide Presiden dan mau dijadikan kebijakan, maka Agus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

"Dan pergi si Agus. Ternyata sekarang benar gak mampu bayar," ujar Mahfud.

 berita WartaKotalive.com lainnya di Googgle News dan WhatsApp