Kemenhut Pastikan Kayu Indonesia yang Diperdagangkan Adalah Legal, Lestari, dan Terverifikasi

Termasuk, kata dia, kebijakan-kebijakan terkait perdagangan bebas deforestasi, tanpa mengabaikan keadilan bagi pelaku usaha di dalam negeri dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pemanfaatan hasil hutan.

Menurut Erwan di tingkat operasional, kegiatan penebangan kayu terdata mulai dari titik lokasinya, ukuran volume panen dan konsistensinya saat berjalan dalam rangkaian rantai pengolahan hulu hilir, ketentuan kewajiban penanaman kembali, dan pemulihan ekosistemnya.

Di era keterbukaan informasi, kata dia, Pemerintah menyambut baik inisiatif pengawasan publik dan terus menyempurnakan sistem informasi dan infrastruktur enabling-nya.

Program digitalisasi menurutnya adalah langkah penguatan keterbukaan data dan akuntabilitas pelaporannya.

Kolaborasi pengawasan dengan lembaga independen, masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk memastikan kredibilitas sistem nasional dalam mengelola dan menelusuri asal-usul kayu, terus didorong untuk mengoptimalkan penaatan dan penegakan hukum.

“Kita ingin publik dan mitra dagang internasional memiliki keyakinan bahwa kayu Indonesia berasal dari sumber yang legal, lestari, dan diverifikasi secara transparan. Sistem ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengekspor produk kayu, tetapi juga mengekspor nilai-nilai keberlanjutan," papar Erwan.

Pemerintah Indonesia, tambahnya berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Dengan dukungan masyarakat, pelaku usaha, dan mitra internasional, Indonesia akan terus memperkuat sistem tata kelola hutan yang berkeadilan, terbuka, dan berkelanjutan," ujar Erwan.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp