WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Dukungan DPD RI terhadap program-program prioritas pemerintah itu tertuang dalam surat edaran (SE) Ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 kepada semua Senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah.

Dalam surat edaran itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan seluruh Anggota DPD RI diharapkan dapat mengambil langkah konkret di daerah pemilihan masing-masing.

"Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, program prioritas pemerintah terutama ketahanan pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgent dan visioner.

"Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mensukseskan Program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada," katanya. 

Tidak bisa dipungkiri kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.

"Melalui surat edaran tersebut Kami mendorong agar semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan menjelaskan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah.

Baca juga: Pria di Penjaringan Jakut Tusuk Suami Mantan Istri, Cemburu Anak Kandung Tinggal Bersama Korban

"Alhamdulillah hampir semua Senator menyambut baik dan antusias mendukung dan bersedia terlibat aktif dalam program ketahanan pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya Sekretaris Jenderal DPD RI yang baru Irjen Pol Muhammad Iqbal," kata dia.

Pasalnya salah satu persoalan yang muncul saat ini, adalah penyediaan lahan pertanian oleh pemerintah daerah dan tentunya partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, peran koordinasi dan mediasi dari DPD sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan realisasi program prioritas pemerintah di daerah.

"Dalam masa reses ini, kami akan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah dan stakeholder terkait guna bergotong royong mensukseskan agenda ketahanan pangan dan program MBG di daerah," terangnya.

Adapun Sultan menyampaikan beberapa hal dalam surat edaran Ketua DPD RI. 

Pertama, DPD RI mendukung penguatan ekonomi daerah melalui gerakan ketahanan pangan lokal perlu menjadi prioritas utama sebagai respon atas instabilitas geopolitik dunia dan ekonomi global yang berdampak ke Indonesia.