Baca tanpa iklan
MANTAN Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi, mengkritisi kebijakan yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Nadiem Makarim berniat mengganti Ujian Nasional pada 2021 mendatang.
Nadiem Makarim, kata Didi Suprijadi, melupakan penggantian UN harus berjalan seiring peningkatan kesejahteraan guru.
• Bonus untuk Peraih Medali SEA Games 2019 Naik, Menpora: Ingat Ya, Ini Bukan karena Saya
Baginya, masih banyak kesenjangan gaji di antara guru-guru di perkotaan dengan di daerah.
"Mohon maaf, Pak Nadiem ini saya akui terobosannya, tapi dia lupa yang menjalankan UN itu guru."
"Kalau tidak dibenahi gurunya, agak sulit atau tertatih-tatih," kata Didi dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).
• BREAKING NEWS: Dua Bocah Tenggelam di Kali Bekasi Setelah Terpeleset Saat Bermain
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 jenis guru yang mengajar di Indonesia.
Mulai dari guru-guru yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS), honorer, hingga guru sekolah swasta.
Semuanya, ungkap Didi, memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda.
• Ali Mochtar Ngabalin: Menolong Jokowi Artinya Saya Menjalankan Perintah Tuhan
Hal ini akan mempengaruhi pula kesiapan menghadapi perubahan dari UN menjadi asesmen kompentensi minimum dan survei karakter.
"Gaji guru honorer itu ada yang 300 ribu, gimana bicara asesmen tapi dia sendiri masih lapar?" ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Kemendikbud memantapkan konsep dan desain perubahan melalui naskah akademik (blue print).
• Pengesahan APBD DKI 2020 Berpotensi Molor, Gaji Anies Baswedan dan DPRD Bisa Ditahan Enam Bulan
Nantinya, guru dan masyarakat menjadi lebih jelas ihwal arah kebijakan yang baru tersebut.
"Kajian akademik dan empiris harus disampaikan dulu, jangan sampai kegaduhan. Kami yang dibuat pemerintah setuju-setuju saja."
"Kan selama ini gaduh. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan, dan setiap ganti menteri ganti kurikulum," papar Didi.
• Politikus PDIP: Pimpinan Saja Dilawan oleh Wadah Pegawai KPK, Apalagi Dewan Pengawas
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan skema program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang menjadi pengganti Ujian Nasional (UN).
Menurut Nadiem Makarim, sistem asesmen kompetensi minimum akan mempunyai dua materi untuk aspek kognitif, yakni kemampuan literasi dan numerasi.
"Materinya yang bagian kognitif ada dua."
• Tahun Depan Ujian Nasional Terakhir, Ini Penggantinya
"Satu adalah literasi, dan kedua adalah numerasi," jelasnya saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Dalam aspek literasi, Nadiem Makarim menekankan aspek pemahaman dan analisis dalam bacaan.
Menurutnya, kemampuan memahami konsep bacaan tersebut merupakan hal yang lebih penting.
• Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional karena Bikin Stres Murid, Guru, dan Orang Tua
"Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca."
"Literasi adalah kemampuan menganalisa sesuatu bacaan."
"Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu," tutur Nadiem Makarim.
• Bonus untuk Atlet Peraih Medali di SEA Games 2019 Cair Besok
Penilaian kedua adalah numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.
Saat ini, penilaian bagi siswa bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.
Sedangkan untuk survei karakter, Nadiem Makarim memastikan program ini bukan tes.
• Bantah Tutup Area Lay Bay Stasiun Bekasi Tanpa Koordinasi, Ini Kata Ditjen Perkeretaapian Kemenhub
Nadiem Makarim mengungkapkan, survei karakter ditujukan untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa.
Pertanyaan yang akan diarahkan kepada siswa juga lebih personal, dan tentang pemahaman soal pandangan kebangsaan.
"Survei itu akan kita buat dengan cara yang akan sangat sulit untuk dipermainkan."
• KLASEMEN Akhir SEA Games 2019, Indonesia Peringkat 4, Ada Satu Negara Tak Dapat Medali Emas
"Pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya, mengenai gotong royong, bhineka tunggal ika."
"Tapi bukan gotong royong, bhineka tunggal ika yang ditanya, tapi esensinya," beber Nadiem Makarim.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan alasan pihaknya menghapuskan program Ujian Nasional (UN).
• Begini Suasana Klinik Dokter Timnas Indonesia Saat Laga Final Sepak Bola SEA Games 2019
Nadiem Makarim mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, materi UN terlalu padat dan lebih banyak materi hafalan.
Hal tersebut diungkapkan Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
• Novel Baswedan Ternyata Sempat Ingin Mundur Setelah Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK
"Materi UN itu yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi, dan bukan kompetensi," ujar Nadiem Makarim.
Selain itu, UN juga membuat para siswa, guru, hingga orang tua stres karena hanya digunakan untuk indikator keberhasilan siswa.
Padahal, menurut Nadiem Makarim, UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan.
• KPK Sarankan Pemerintah Perbaiki Sarana di Lapas Ketimbang Berikan Grasi kepada Koruptor
Nadiem Makarim menyebut UN hanya menilai aspek kognitif dan belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.
"Isunya adalah ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua."
"Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," tutur Nadiem Makarim.
• BREAKING NEWS: Area Lay Bay Ditutup, Lalu Lintas di Depan Stasiun Bekasi Macet Parah
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti Ujian Nasional (UN).
Nadiem Makarim memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujarnya, saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
• Jokowi Perintahkan Kapolri Segera Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polisi Ajak Masyarakat Doa Bersama
Nadiem Makarim mengungkapkan, UN tetap dipertahankan pada 2020, dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya."
"Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu, silakan lanjut untuk 2020."
• Mengadu ke Komisi III DPR, Ibunda Yusuf Kardawi: Sama-sama Mati, kenapa Anak Saya Dianaktirikan?
"Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem Makarim.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar.'
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
• Hukuman Mati Bagi Koruptor Tak Perlu Undang-undang Baru, Kriteria Ini yang Belum Dirumuskan
Sebelumnya, Nadiem Makarim menilai secara prinsip wacana penghapusan Ujian Nasional tak bisa dipandang satu sisi.
"Ini juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa, untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," katanya di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).
Ada pun wacana penghapusan Ujian Nasional, menurut Nadiem Makarim, berangkat dari aspirasi masyarakat, terutama dari wali murid dan guru.
• Luhut Panjaitan: Kapal Asing Kalau Kita Tangkap Jadi Milik Indonesia, Ngapain Ditenggelamkan?
Namun, dirinya mengatakan jangan sampai wacana penghapusan Ujian Nasional itu justru ditelan mentah-mentah oleh publik.
"Bukan ingin menghapuskan, tapi menghindari hal-hal yang negatif dari sisi stres, seperti menghukum siswa yang mungkin dari bidang itu dan lain-lain," jelasnya.
Nadiem Makarim mengungkapkan, pendidikan nantinya akan berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan lainnya, yang membutuhkan perubahan cukup besar.
• KRONOLOGI Maling Motor di Bekasi Tewas Dihakimi Warga, Sempat Kejar-kejaran Hingga 3 Kilometer
Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi pendidikan.
"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan."
"Makanya platfornya yang kami sebut itu #MerdekaBelajar."
• Terciduk Mesum Bersama Pacar, Pemuda Ini Malah Salahkan Pihak Hotel karena Bolehkan Pesan Kamar
"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa, dan itu adalah step pertama," bebernya.
Selain itu, Nadiem Makarim mengatakan, adanya penyederhanaan kurikulum dan asesmen untuk beralih ke kompetensi.
"Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun asesmen, agar beralih pada yang sifatnya kompetensi dan bukan saja menghafal informasi."
• Terjebak Macet, Maling Motor Jatuh Ditendang Korban Lalu Tewas Dihakimi Massa
"Itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.
Nadiem Makarim juga menyampaikan, hal terpenting dari perubahan yang ingin ia terapkan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik.
"Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari SDM pendidik, baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita."
• Wakil Wali Kota Bekasi Prediksi Indonesia Menang 2-0 Atas Vietnam dan Dua Pemain Ini Bikin Gol
"Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita, berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan peningkatan dan penyederhaan hidup seorang pendidik," tambahnya.
Ujian nasional tetap diterapkan tahun 2020 mendatang
Nadiem Makarim Makarim mengatakan wacana tersebut tengah dikaji oleh jajarannya.
• Jokowi Perintahkan Kapolri Ungkap Penyerang Novel Baswedan dalam Hitungan Hari
"Nanti ditunggu karena enggak makan waktu terlalu lama, hasil kajiannya akan kita share."
"Baru minggu lalu kan tahap asesmen, tahap mengevaluasi," kata Nadiem Makarim di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).
Dengan demikian, Nadiem Makarim mengatakan sistem Ujian Nasional masih akan digunakan pada tahun 2020 mendatang.
• Jokowi Sudah Pilih Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Tinggal Diumumkan
Untuk tahun 2020, sistem UN untuk menentukan kelulusan, Nadiem Makarim, masih akan digunakan.
"Cuma sudah kami umumkan biar tenang. Sebenarnya ini keputusan untuk yang setahun berikutnya," ucapnya. (Igman Ibrahim)