Politikus PDIP: Pimpinan Saja Dilawan oleh Wadah Pegawai KPK, Apalagi Dewan Pengawas

Arteria Dahlan menegaskan pentingnya fungsi dewan pengawas (Dewas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PDIP: Pimpinan Saja Dilawan oleh Wadah Pegawai KPK, Apalagi Dewan Pengawas
Tribunnews.com
Arteria Dahlan 

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, menegaskan pentingnya fungsi dewan pengawas (Dewas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Arteria, lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan perlu diawasi oleh dewan pengawas.

Hal itu disampaikan Arteria saat diskusi 'Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK' di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Bonus untuk Atlet Peraih Medali di SEA Games 2019 Cair Besok

"Dewan pengawas itu di mana pun ada. Dewan pengawas untuk sita, geledah, sadap."

"Mau nyita, mau geledah, mau sadap itu upaya hukum paksa," kata Arteria.

Dewan Pengawas KPK terdiri dari lima orang, yang merupakan struktur baru di KPK.

Begini Suasana Klinik Dokter Timnas Indonesia Saat Laga Final Sepak Bola SEA Games 2019

Keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam Undang-undang KPK hasil revisi, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Hukum universal mengatakan wajib hukumnya persetujuan pihak ketiga, biasanya ketua pengadilan."

"KPK enggak percaya sama hakim karena katanya hakim suka bocor, hakim bisa dibayar, lah kalau begitu percaya sama siapa?" tuturnya.

Evan Dimas Dicederai Pemain Vietnam, Ketua Umum PSSI: Itu Memang Strategi Mereka

Arteria lantas menyinggung soal awal usulan revisi UU KPK pada 2015 oleh pimpinan KPK, yakni Agus Raharjo Cs.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved