KPK Sarankan Pemerintah Perbaiki Sarana di Lapas Ketimbang Berikan Grasi kepada Koruptor

PEMERINTAH diminta memperbaiki sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan, ketimbang memberikan grasi kepada narapidana kasus korupsi.

Permintaan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

Ia menilai, grasi adalah kebijakan yang merupakan bagian dari pendekatan kemanusiaan.

• Tak Dipilih Jadi Juru Bicara Khusus Gerindra, Fadli Zon: Saya Jubir Rakyat, Mereka Memuji Kekuasaan

Namun, ia mengingatkan pemerintah tidak lupa lima sila di Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Saut Situmorang seusai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

"Karena dari seribu yang dipenjarakan KPK, baru beberapa orang yang diberi grasi dengan alasan tidak ada sarana dan seterusnya, ya saya pikir kita beresin sarananya dulu."

• Warga Pulau Panggang Manfaatkan Kapal Tak Terpakai untuk Bakar Ikan

"Sehingga orang juga dipenjara seperti di rumah. Idealnya begitu."

"Dia kan fisiknya yang dikurung. Tapi di situ ada kesehatan, sarana olahraga, bisa komunikasi keluarga kapan saja. Jadi itu selesai."

"Itu lebih elegan daripada alasan kesehatan dan kita kurangi tahanannya," tutur Saut Situmorang.

• Masyarakat Diminta Berani Tegur Penceramah Penebar Kebencian, Fitnah, dan Adu Domba

Ia pun yakin pemerintah memiliki dana untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan.