Baca tanpa iklan
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
Sistem itu, katanya, sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.
• Heboh Anggaran Pembelian Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Kadisdik DKI: Mudah-mudahan Tidak Ada
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan baik selama dia memimpin ibu kota.
• INI Daftar 12 Alat Tulis Bernilai Fantastis yang Dianggarkan Pemprov DKI, Harga Pulpen Rp 635 Miliar
Sistem, katanya, jadi bermasalah karena yang menginput data berniat memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling."
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
• Pegawai KPK Harap Idham Azis Prioritaskan Kasus Novel Baswedan dalam 100 Hari Kerja Sebagai Kapolri
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."
"Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
• Santri Peramal Prabowo Jadi Menteri Ungkap Rahasia Bisa Dipilih Jokowi Ikut Kuis Berhadiah Sepeda
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran, selalu terjadi setiap tahun.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
• Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Besar-besaran
Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari Ahok.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, sistem digital tersebut tidak pintar (smart).
“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."
• Bakal Jadi Kapolri, Komjen Idham Azis Perintahkan Istrinya Tetap Urus Sumur, Dapur, dan Kasur
"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual."
"Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
• Peserta Mandiri Dikhawatirkan Bakal Ogah-ogahan Bayar Setelah Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan
Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.
Bahkan, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun.
Namun, Anies Baswedan tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.
• Reaksi Istri Setelah Dapat Kabar Idham Azis Jadi Calon Kapolri: Kaget, Diam, Lalu Saling Tatap
“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."
"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."
"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies Baswedan.
• KISAH Idham Azis Ditunjuk Jadi Calon Kapolri, Batal Bertemu Ketua KPK, Ditanya Kapan Pensiun
“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi."
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” tuturnya.
Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies Baswedan lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.
• Jadi Calon Tunggal Kapolri, Idham Azis Mengaku Pernah Biarkan Anaknya Ditilang
Bahkan, Anies Baswedan telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.
“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus."
"Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.
• Pakar Politik Ungkap Prabowo Tolak Tawaran Awal Jokowi, Pilih Jadi Menhan karena Punya Tujuan Khusus
Hingga kini, Anies Baswedan berupaya memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.
Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.
“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya."
• Ini Persamaan Jokowi dan Gus Dur Soal Papua Menurut Mahfud MD
"Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.
Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013.
Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.
• Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Denny Indrayana: KPK Kita Sudah Mati
Bappeda DKI Jakarta mengungkapkan, mereka tidak pernah mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di website apbd.jakarta.go.id.
Karena itu, diduga dokumen tersebut bocor, sehingga menimbulkan polemik di media dan masyarakat.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, pihaknya baru akan mengunggah dokumen itu bila mendapat kekuatan hukum.
• Setelah Kunjungi Rumah Idham Azis, Komisi III DPR Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Sore Harinya
Artinya, jika telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
“Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tahu mungkin ada sistem yang bocor atau bug,” ujar Mahendra di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Tidak hanya KUA-PPAS, kata dia, pemerintah juga tidak mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020.
• Komnas HAM Sebut Penembak Misterius di Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Terlatih dan Lebih dari Satu Orang
Kata dia, dokumen RKPD yang dibuat pemerintah sebagai bahan untuk persiapan dalam membuat KUA-PPAS.
“Waktu itu asumsinya segera dibahas, dan begitu selesai bahas itu akan segera upload,” terangnya.
Karena itu, bila dokumen itu hilang padahal sempat muncul di website, pemerintah duga ada kebocoran.
• Sebulan Menjabat Anggota DPR Belum Bekerja, Pengamat: Kalau Pegawai Swasta Sudah Dipecat
Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mahendra juga menjelaskan sempat munculnya dokumen rancangan anggaran DKI.
“Kami sedang investigasi kenapa yang bisa mendapatkan data itu karena kami belum pernah upload."
"Kemarin, informasinya setelah itu ditutup lagi,” katanya.
• Sri Mulyani Merasa Tua dan Terusik Saat Dilantik Bareng Nadiem Makarim, Ini Katanya
Ucapan Mahendra ini sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
William mempertanyakan hilangnya dokumen KUA-PPAS yang diunggah oleh Pemerintah DKI.
“Kenapa dihapus, harusnya dibiarkan saja biar masyarakat tahu karena ini bukannya uangnya gubernur bukan juga uangnya DPRD,” papar William. (Dennis Destryawan)