Pemprov Jawa Barat Tetap Melarang ASN Rapat di Hotel, Dedi Mulyadi: Gunakan Kantor yang Sudah Ada

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meski pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel untuk kegiatan rapat instansi pemerintah, Pemprov Jawa Barat tetap melarang praktik tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seluruh aparatur pemerintah daerah diminta memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia.

Dedi Mulyadi meminta bupati dan wali kota di wilayahnya untuk memakai kantor sebagai tempat rapat.

Baca juga: Bocah Brebes yang Gowes Sepeda Dijemput Bupati Paramitha Widya di Subang, Dedi Mulyadi: Terima Kasih

"Saya tetap meminta bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor yang sudah ada, karena kantor sudah cukup untuk rapat," kata Dedi Mulyadi di video yang diunggah di media sosial, Kamis (12/6/2025).

Menurut Dedi Mulyadi, keputusan penting pemerintahan tidak harus selalu dibuat melalui forum-forum rapat formal, apalagi yang digelar di luar kantor.

Ia menilai efisiensi menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Kisah Adnan Prasetyo Gowes Sepeda dari Brebes untuk Temui Dedi Mulyadi, Kini Jadi Anak Angkat Bupati

"Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing," ujarnya.

Dedi Mulyadi menekankan anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan tidak esensial, seperti rapat di hotel, seharusnya dialihkan untuk menyelesaikan persoalan publik yang lebih mendesak.

"Uang-uang yang diarahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Seluruh Proses Pendaftaran Sekolah Negeri di Jawa Barat Tidak Dipungut Biaya

Dedi Mulyadi menyebutkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, di antaranya tunggakan BPJS, infrastruktur, pendidikan, dan sanitasi lingkungan.

"Hutang BPJS masih Rp 300 miliar, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata," ucap Dedi Mulyadi.

Dalam konteks itu, Dedi Mulyadi menilai efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.

Baca juga: Resmi, Dedi Mulyadi Hapus PR Bagi Siswa di Seluruh Jawa Barat, Guru Diminta Ciptakan Tugas Produktif

"Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya terhadap penggunaan gedung milik pemerintah dalam seluruh aktivitas kedinasan.

"Saya meminta seluruh bupati dan wali kota tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," kata Dedi Mulyadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov Jabar Tetap Larang Rapat di Hotel, Dedi Mulyadi: Gunakan Kantor, Uangnya untuk Rakyat"