Hotman Paris Tegaskan Tudingan Anggaran Bansos Naik Dipakai Jokowi untuk Beli Suara Adalah Fitnah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tudingan anggaran bantuan sosial atau bansos naik karena digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegaskan sebagai sebuah fitnah.

Anggota Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengatakan hal itu terlihat dari keterangan para menteri. 

Seperti diketahui empat menteri Jokowi dipanggil untuk mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/4/2024).

Hotman Paris menegaskan kehadiran empat menteri Jokowi dalam sidang PHPU membuktikan tak ada kaitan antara bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kehadiran empat menteri semakin membuktikan karena kan tadi menteri keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," kata Hotman.

Baca juga: Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Sri Mulyani Berbatik Hitam dan Risma Pakai Batik Cokelat

Apalagi, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku dalam persidangan tidak ada kenaikan anggaran bansos pada 2023-2024.

"Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash," ujar Hotman.

Karenanya, Hotman menganggap tudingan anggaran bansos dinaikan untuk menangkan Prabowo-Gibran adalah tidak benar.

"Jadi, bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara Pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," imbuhnya.

Adapun empat menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Empat menteri itu, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Baca juga: Menteri Muhadjir Effendy Menegaskan Pemberian Bansos Sudah Direncanakan untuk Mencegah Kemiskinan

Baca juga: 4 Menteri Jadi Saksi dalam Sidang PHPU di MK, 1.640 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Pengamanan

Tidak Menentang Bansos

Tim hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu itu tidak menentang kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah.