Bukan untuk Gagalkan Prabowo Jadi Presiden, Mahfud MD Ungkap Alasan JK Dukung Penuh Hak Angket

"Angket itu hak DPR, akan kami lakukan ada atau tidak ada PDI-P," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Kini, kata Irma, Nasdem menunggu hingga hasil perhitungan suara pemilu selesai pada 20 Maret 2024.

Irma mengatakan, koalisi perubahan solid terkait dengan pengajuan hak angket tersebut.

Baca juga: Diam-diam, NasDem, PKB, dan PKS Sudah Siapkan Syarat Hak Angket

Menurutnya, hak angket tersebut akan digunakan untuk tujuan klarifikasi segala bentuk dugaan kecurangan.

"Kan pemerintah juga punya hak jawab nanti di sana, jadi kan enggak harus khawatir, itu hal yang biasa-biasa kok," ucap Irma.

Irma menjelaskan perubahan sikap Nasdem yang sebelumnya menunggu PDI-P menjadi inisiator hak angket dikarenakan hasil telaah terbaru tim DPP Nasdem.

Setelah meneliti dan memiliki banyak bukti, Nasdem akhirnya percaya diri untuk menggulirkan hak angket pasca perhitungan suara usai.

"Setelah diendorse PDI-P (terkait hak angket) kami penelitian, pembuktian banyak bukti dikumpulkan. Oh ternyata benar ada sesuatu yang harus kita pertanyakan," katanya.

Baca juga: Serius Gulirkan Hak Angket, PDIP Susun Naskah Akademik sebagai Dasar Penggunaan Hak DPR Tersebut

Sebelumnya, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat menunggu PDI-P sebagai inisiator hak angket penyelidikan kecurangan pemilu.

Hal itu disampaikan tiga Sekjen Partai Koalisi Perubahan yang diwakili Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

Alasan mereka menunggu PDI-P karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 yang juga kader PDI-P, yang melempar wacana hak angket itu.

"Karena ini yang menginisiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya," kata Hermawi saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Peran Surya Paloh

Sebelumnya Pengamat Sosial Politik sekaligus Ketua Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa memimpin gerakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu di DPR RI.

Surya Paloh bisa segera memerintahkan Fraksi Nasdem menggalang upaya angket tersebut di DPR.