Aksi Bakar Ban Warnai Unjuk Rasa Pemakzulan Jokowi di Depan Gedung DPR RI

Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat, menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.

“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.

Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.

Baca juga: Update Demo Mahasiswa Universitas Pancasila, Jalan Lenteng Agung Dibuka, Lalu Lintas Kembali Normal

Rekayasa arus lalu lintas, menurut Susatyo akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Susatyo.

Begitu juga, kata dia, dengan kendaraan dari jalur dalam tol menuju gerbang keluar di depan DPR/MPR RI akan ditutup dan diluruskan ke arah Slipi.

Baca juga: Ricuh! Mahasiswa Bakar Ban dalam Aksi Demo Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Rektor

Susatyo mengimbau agar massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak saling memprovokasi saat berorasi.

 “Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan DPR/MPR RI,” tegas dia.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB.

Susatyo menegaskan kepada jajarannya yang terlibat pengamanan sudah diperintahjan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, dan humanis.

Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud Demo Tolak Hasil Pilpres, Burhan Saidi: Bawa Pasukan, Geruduk Bawaslu!

“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kegiatan aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tegas dia.

Menurutnya dari 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI akan ditempatkan secara tersebar di sejumlah titik.

Hal ini katanya untuk mengantisipasi massa aksi masuk ke dalam wilayah DPR/MPR RI.

Jenderal Gatot singgung parlemen jalanan

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mananggapi pernyataan dari  mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal kemungkinan akan adanya parlemen jalanan apabila Hak Angket Kecurangan Pemilu sulit terlaksana.

Dahnil menyebut bahwa pernyataan Gatot provokatif

"Rakyat sudah bicara melalui TPS, dan suara Rakyat menginginkan Pak @prabowo Presiden, dan Pak Gatot ini laku provokatifnya terus dipertontonkan," demikian pernyataan Dahnil disampaikan melalui media sosial pribadinya, dikutip pada Minggu (25/2/2024)

Dahnil lantas menyinggung soal kiprah pihak-pihak yang tidak sependapat dengan langkah yang ditempuh Prabowo Subianto yang memilih bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo usai takluk dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Sebut Yusril Sesat Pikir, Kubu AMIN Bilang Negara Sudah Bergejolak karena Hukum dan Norma Ditabrak

Dahnil memastikan bahwa Prabowo adalah sosok yang menginginkan persatuan demi kemajuan Indonesia

"Jadi teringat masa-masa dimana Pak Prabowo tak mau mengikuti keinginan mrk namun memilih persatuan dan Islah. Rakyat Indonesia mau persatuan dan ingin Indonesia bergerak maju," ungkapnya

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut bersuara terkait rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.

Gatot berharap pertemuan Presiden kelima RI dengan Jusuf Kalla akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya hak angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Baca juga: Soal Rencana Bertemu dengan Ganjar Pranowo, Anies: Pojoknya Tiba-tiba Bertemu Aja

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja.

Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Gatot meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.

Menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.

Baca juga: Adian Napitupulu Sebut Hak Angket adalah Keinginan Rakyat: Jangan Coba Menghalangi

"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.

"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.

Pertemuan diyakini terjadi

Di kesempatan berbeda, Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu meyakini rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK bakal terjadi.

"Pasti terjadi lah," kata Adian Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Hanya saja, Adian tak mengungkapkan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.

"Kita dengar saja, kita ikuti," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Kabar pertemuan Megawati dan JK sebelumnya diungkapkan Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus.

Deddy mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.

"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," kata Deddy kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: Soal Dukungan Kubu AMIN Terkait Hak Angket, Ganjar: Belum Komunikasi Secara Pribadi

Sebelumnya Co-Captain Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menilai rencana pertemuan Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri tak hanya akan membahas soal elektroral dalam Pemilu 2024.

Said menilai tokoh-tokoh bermoral seperti Jusuf Kalla dan Megawati pasti akan bertemu ketika keadaan tengah dalam kerumitan.

"Kedua orang senior itu pasti mereview perjalanan dua tokoh bangsa ini, sejarah, dinamika politik dari waktu ke waktu untuk mengambil pelajaran," kata Sudirman di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Dia meyakini akan muncul kebijaksaan yang bakal menular jika keduanya bertemu sehingga tercipta solusi bagi bangsa.

"Saya kira semua berharap untuk ada satu komunikasi level strategis, karena masalah ini, masalah sangat serius. Kalau tidak serius tidak akan memancing begini besar," kata dia.

Sudirman berharap keduanya tetap diberikan kesehatan untuk terus menjaga Indonesia, sebab semakin hari, publik disebut merasa makin kekurangan negarawan.

"Maka kita berharap, yang masih ada Pak JK, Bu Mega mungkin juga yang lain orang-orang yang tidak dimungkinkan tapi pengaruhnya cukup besar dan memiliki kredibilitas bisa juga bertemu," kata dia.

"Kira ingat tokoh moral itu selalu, secara alamiah saling bertemu ketika keadaan memang begitu rumit. Dan sekarang tanda-tanda kesana mulai muncul, jadi mudah-mudahan itu bisa terjadi," kata dia.

Anies bakal bertemu Ganjar

Wacana penggunaan Hak Angket di DPR yang digaungkan PDI Perjuangan semakin deras bergulir. Terlebih setelah tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni PKB, PKS dan Partai Nasdem sepakat dengan inisiatif PDIP.

Ide penggunaan Hak Angket kecurangan Pemilu memang pertama kali digulirkan oleh Ganjar.

Beberapa hari lalu, eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta partai pengusungnya yang berada di parlemen yakni PDIP dan PPP menggulirkan Hak Angket yang merupakan salah stau hak konstitusi DPR.

Anies Baswedan bahkan sudah siap bertemu langsung dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Tegaskan Komitmen di Koalisi Perubahan, Surya Paloh: Tak Ada Ajakan dari Jokowi

"Pokonya nanti tahu-tahu ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan Ganjar tersebut.

Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.

"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.

Sebelumnya Ganjar juga membuka peluang bertemu dengan Anies, mantan rivalnya di Pilpres 2024.

Meskipun demikian secara pribadi Ganjar belum pernah bertemu dengan Anies dan partai Koalisi Perubahan.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

Ketua Bawaslu Persilakan Jika DPR Gulirkan Hak Angket 

Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, usulan hak angket, yang merupakan ranah DPR RI, disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.  

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dikutip Jumat (23/2/2024).

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bagja mengatakan, fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai  Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Ganjar Tangkis Tudingan Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Tidak Menggertak, Ini Cara Biasa

Bahkan, berdasarkan UU itu Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket. 

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan  ada di Bawaslu,” paparnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang  kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” lanjut Bagja. 

Pada kesempatan itu,  Bagja juga mengungkapkan, bahwa telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. 

Baca juga: Majelis Kehormatan PPP Minta Hak Angket Kecurang Pemilu Dipikir Ulang: Umat Bisa Terbelah

Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” jelas dia. 

Menurut Bagja, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan  95 pelanggaran hukum lainnya. 

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja menyatakan, telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. 

Baca juga: Ketimbang Usulkan Hak Angket, AHY Minta Kubu Anies dan Ganjar Legowo Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan,  75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. 

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas  1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.