Massa Demo Tolak UU TNI di DPR Bakar Motor Polisi dan Lempar Molotov, Dibalas Water Canon

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Massa yang berdemonstrasi menolak UU TNI di depan gedung DPR, menyeret dan membakar motor petuga polisi yang berjaga dan mengamankan, Kamis (27/3/2025) petang.

Ledakan pun terdengar setelah motor tersebut dibakar massa. Mereka juga melemparkan molotov dan kembang api ke arah polisi yang berjaga di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, jelang malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa mulai melakukan perlawanan usai dibubarkan polisi.

Aparat keamanan membubarkan massa dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon.

Tak terima aksinya dibubarkan, massa mulai melempar molotov dan kembang api ke arah polisi. 

Massa yang mayoritas menggunakan pakaian serba hitam itu juga terlihat meneriakan kata "revolusi" sambil melemparkan benda-benda ke arah water cannon milik polisi.

"Woy gue bayar pajak," teriak salah satu peserta aksi.

Meski mendapat perlawanan, polisi tetap mencoba merangsek mendekat ke arah massa.  

Sementara para peserta aksi mulai mundur perlahan sambil melemparkan barang-barang ke arah polisi yang hendak memubarkan aksi mereka.

Adapun kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov Jakarta dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

Baca juga: Tanggapi Demo UU TNI, Bob Hasan:  Aksi-aksi Ini Dirasakan Tidak Mewakili Pikiran dan Harapan Rakyat

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/3/2025).

Susatyo menjelaskan, pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Sementara itu, pengarahan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas, kata Susatyo, akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.