Sirekap Bikin Gaduh, Drone Emprit: KPU dan Bawaslu Perlu Pertimbangkan Audit Forensik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemilu dan Pilpres 2024 yang makan biaya hingga Rp 86 triliun, menyisakan segudang masalah.

Sudah habis uang negara, namun keabsahan hasil Pemilu dan Pilpres 2024 itu dipertanyakan.

Publik banyak yang skeptis atau ragu terhadap kinerja Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: PKS DKI Desak KPU dan Bawaslu Terapkan Pemilu 2024 Jurdil, Buntut Formulir C1 Tak Sesuai Sirekap

Demikian pemantauan Drone Emprit terdapat percakapan media sosial dan pemberitaan media online sebelum dan sesudah pemungutan suara Pemilu dan Pilpres.

"Ada isu-isu terkait Sirekap dan kegagalan mengelola hasil data suara secara transparan. Nah ini menimbulkan skeptisisme terhadap pemilu," ujar Ismail Fahmi, Pendiri Drone Emprit, dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Sabtu (24/2/2024).

Menurut Ismail, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya telah berupaya menjawab keraguan publik terhadap persoalan Sirekap ini.

"Tetapi tanggapan mereka sering dilihat skeptis oleh publik," ungkapnya.

Baca juga: PDIP dan Timnas AMIN Tolak Sirekap, KPU: Hasil Resmi Penghitungan Suara Berdasarkan Rekapitulasi

Keraguan publik ini pun sejalan dengan tren percakapan di media sosial serta pemberitaan yang berkembang seputar dugaan kecurangan pemilu yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan data di media sosial dan pemberitaan di media daring, Drone Emprit mencatat, percakapan itu terjadi tak hanya sebelum pencoblosan, bahkan sepekan setelah pencoblosan pun masih ramai.

"Sejak pencoblosan 14 Februari hingga seminggu setelahnya, 23 Februari, seminggu lebih, tren percakapan dan pemberitaan soal isu kecurangan dalam pemilu masih sangat tinggi," ucapnya.

"Ini memperlihatkan adanya perhatian publik. Dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini," tegasnya.

Baca juga: Mahfud MD Pertanyakan Klaim KPU Bahwa Sirekap Sudah Diaudit: Masih Gak Karuan Juga!

Menurut Ismail, sebelum pencoblosan, pembicaraan terkait dugaan kecurangan pemilu seputar isu intervensi politik, pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi, sangat kuat.

Sementara setelah pencoblosan, pembicaraan terkait dugaan kecurangan berkutat pada persoalan Sirekap.

"Kalau seandainya benar, maka perlu kiranya ini penting untuk jadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui audit forensik," lanjut Ismail.

Tujuannya agar penyelenggara pemilu tersebut bisa membuktikan bahwa sistem Sirekap yang digunakan tidak seperti yang diduga publik selama ini.