ODGJ Bisa Ikut Coblos Pemilu 2024 karena Punya Hak Memilih, Bagaimana Teknisnya? Ini Jawaban KPU DKI

Ke depannya jika dianggap memungkinkan, pemilih tersebut akan mendapatkan pendamping ketika menuju ke TPS untuk mencoblos surat suara.

Pendamping bisa keluarga atau petugas dari TPS setempat.

"Misalnya hari ini dia sehat, mungkin besoknya tidak sehat. Itu perlu ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa pemilih tersebut dapat bisa memilih di dalam TPS,” ungkapnya.

Tetapi sebaliknya ODGJ tidak akan dipaksakan menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya jika dokter menyatakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

"Namun, rata-rata kalau tidak layak misalnya hari itu dia mengalami delusi atau halusinasi yang akut atau tidak sanggup untuk ke TPS biasanya tidak akan dapat clearance dari dokter" ungkap Astri.

22.871 ODGJ di Ibu Kota Dipastikan Masuk dalam DPT Pemilu 2024

KPUnDKI Jakarta mencatat sebanyak 22.871 orang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Adapun puluhan ribu ODGJ itu tersebar di semua wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

"Iya betul (data pemilih disabilitas dari KPU DKI). Kami memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental," ucap Anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Fahmi Zikrillah kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Nantinya, bakal ada pendamping bagi orang yang disabilitas mental saat nanti mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Misalnya, di Panti Sosial Bina Laras yang tercatat sebagai TPS nomor 72 pada Pemilu 2024. 

"Data pemilih di TPS 72 di Panti Sosial Bina Laras, Jakarta Timur yakni 72, itu ada 280 laki-laki. TPS itu ada pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ," jelas dia.

Kemudian, disabilitas sensorik wicara 8.935 orang, sensorik rungu 735 orang, dan sensorik netra 3.958 orang.

Targetkan Nol Pemungutan Suara Ulang di Pemilu 2024

Ketua KPU Kota Jakarta Timur Tedi Kurnia menyebut pihaknya menargetkan nol kejadian pemungutan suara ulang (PSU) di Pemilu 2024 mendatang.