Kenaikan UMP DKI Sudah Ditentukan, Kadisnaker: Kalau Terlalu Tinggi Banyak Perusahaan Tutup dan PHK

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono hari ini Senin (20/11/2023) akan menerima hasil sidang kenaikan UMP DKI dari Dewan Pengupahan.

Heru Budi Hartono akan melakukan evaluasi sebelum menetapkan UMP DKI tahun 2024 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Hari Nugroho mengaku, jika UMP naik terlalu tinggi maka tidak baik untuk perusahaan di Jakarta.

Baca juga: Hari ini Dewan Pengupahan Serahkan Hasil Sidang Kenaikan UMP 2024 untuk Dievaluasi Pj Gubernur DKI

"Menurut saya juga harus memahami, karena kalau UMP naik terlalu tinggi tidak bagus juga. Nanti banyak perusahaan tutup, banyak PHK malah," ucapnya.

Sehingga, formula kenaikan UMP DKI menggunakan perhitungan agar menemukan angka yang ideal.

Sehingga, kenaikan UMP di DKI Jakarta tidak membebani pengusaha dan perusahaan yang ada di ibu kota.

"Itu sudah dihitung kira-kira tuh idealnya di mana, sebetulnya yang dari PP 51 2023 sudah cukup bagus," ujarnya.

"Saya rasa sudah banyak mengakomodir perusahaan dan pekerja," imbuhnya.

Baca juga: Kenaikan UMP DKI 2024 Sesuai Perhitungan, Kadisnaker Tak Masalah Buruh Gelar Aksi

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Hari Nugroho bakal serahkan hasil sidang Dewan Pengupahan DKI kenaikan UMP 2024 ke Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Senin (20/11/2023) pagi.

Setelah diterima, Heru Budi Hartono bakal mengevaluasi besaran kenaikan UMP DKI tahun 2024.

"Nanti pak Gubernur mengevaluasi, apakah langsung hari itu ditetapkan. paling lambat kan Selasa," katanya.

Menurut Hari, jika ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan UMP DKI maka ada mekanisme untuk melakukan penangguhan.

Sayangnya, Hari tidak menjelaskan secara detail mekanisme penagguhan bagi perusahaan yang tak sanggup dengan ketentuan UMP DKI tahun 2024.

Baca juga: Prajogo Pangestu Miliki Harta Rp 675 T, Jadi Orang Terkaya di Indonesia, Salip Bos Djarum dan BCA

"Ya kan kemarin waktu membahas revisi (PP 36/2021 ke PP 51/2023) atau rencana perubahan PP kan sudah ada yang namanya diskusi publik, kajian tim pakar, maupun yang lainnya. artinya sudah diperhitungkan dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari berbagai unsur menggelar sidang untuk mementukan besaran upah minim provinsi (UMP) 2024.