Pemilu 2024

Cak Imin Sebut Program Food Estate Gagasan Jokowi Terbukti Gagal, Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan yang baru

Mata Najwa di Narasi TV
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin m 

Hasto menyampaikan politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.

Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Seperti dilansir Kompas.com. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Baca juga: Golkar Diyakini Tidak Dapat Efek Elektoral Jika Merapat ke PDIP, Dukung Prabowo Subianto Bisa Gaspol

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDIP, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.

Saat ini PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo hanya bekerja sama dengan PPP, dan dua partai non-parlemen Perindo dan Hanura.

Pada Pemilu 2019 lalu PDIP memperoleh 22,26 persen suara sementara PPP hanya mendapat 3,30 persen suara

Banyak yang menilai Presiden memiliki kecenderungan memberi dukungan kepada Prabowo.

Food estate dinilai sebagai proyek gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

Baca juga: Peneliti BRIN Ungkap Food Estate Butuh Waktu, Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved