Ketika SBY dan Demokrat Meradang hingga Sebut Anies Pengkhianat, Cak Imin Santai Posting Meme Kocak

Anies sendiri secara terbuka menerima AHY sebagai bacapresnya. 

Namun, tanpa berkomunikasi dengan partai koalisi, Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi bacawapres Anies.

Akibatnya, penolakan kader Partai Demokrat di sejumlah wilayah Nusantara pun secara masif terjadi.

Mereka mencopot spanduk Anies Baswedan dan mengancam akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Terkait hal tersebut, Sosiolog, Musni Umar angkat bicara.

Baca juga: Kisah Korban PINPRI, Akui Kehilangan Kerja hingga Nyaris Akhiri Hidup karena Diteror Debt Collector

Baca juga: 50 Hari Jelang Pendaftaran, Sandiaga Bocorkan Hasil Pertemuan Mardiono-Megawati Soal Cawapres Ganjar

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi dipicu ketetapan presidential threshold saat ini.

Sebab, apabila presidential threshold tidak diberlakukan, siapa saja katanya bisa maju sebagai Capres-Cawapres. 

"Saya menyaksikan dinamika politik yang begitu tinggi menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, dan ini terjadi karena adanya presidential threshold 20 persen, kalau saja tidak ada ini maka AHY bisa jadi calon presiden, Muhaimin Iskandar bisa jadi calon presiden, Anies bisa jadi calon presiden. Begitu pula Prabowo, Airlangga dan lain-lain, jadi banyak calon presiden," ungkapnya dalam Youtube Musni Umar pada Jumat (1/9/2023).

"Tetapi dengan adanya pembatasan bahwa yang boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, mana kala didukung oleh 20 persen perolehan suara DPR RI dan jika tidak salah 25 persen dari jumlah suara dalam Pemilu 2019 dan masalah ini yang menjadi persoalan sekarang ini ketika antara satu dengan yang lain saling berebut, saling menyandera, kemudian menimbulkan satu persoalan yang tidak mudah hingga Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas, dibentuk dengan tiga partai, yaitu partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS," bebebrnya.

Merujuk keputusan Surya Paloh sebagai pengusung pertama Anies Baswedan, dirinya mencoba membaca strategi pemenangan Partai NasDem.

Menurutnya, langkah yang diambil Surya Paloh dengan memilih Cak Imin ketimbang AHY berasal dari basis suara.

Cak Imin lebih dipilih karena berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki suara yang sangat besar.

"Inilah yang kemudian ada dinamika politik, tentu melihat peluang-peluang bagaimana memenangkan pertarungan ini (Pilpres 2024). Nah, untuk memenangkan pertarungan tidak hanya Calon Presiden, tapi juga Calon Wakil Presiden harus bisa memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pemenangan pemilihan presiden 2024," ungkap Musni Umar.

"Nah pada tataran inilah mungkin Surya Paloh melihat bahwa dari kalangan Nahdiyin, setidaknya Partai Kebangkitan Bangsa perlu ditarik ke dalam Koalisi Perubahan untuk memenangkan pertarungan," jelasnya.

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Baca juga: Gara-gara Bantu Bandar PINPRI, Ketua HIMA FEB UMJ Ikut Viral, Warga: Ada Dugaan Modal dari HIMA

Namun, keputusan yang diambil tanpa kesepakatan partai koalisi memicu pertentangan dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat merasa dikhianati. 

Meskipun dalam waktu yang berdekatan, Partai Demokrat kini diisukan tengah melakukan penjajakan politik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno katanya hendak menarik Pratai Demokrat dan PKS keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Nah sementara dari Partai Demokrat kemudian merasa bahwa mereka dikhianati, ada pengkhianatan di situ dan ini sudah direspon oleh Surya Paloh, ada potongan (kalimat), 'apa ada potongan bagi saya untuk melakukan pengkhianatan?'. Jadi ini dinamika politik yang begitu tinggi dan setiap saat bisa berubah," ungkap Musni Umar.

"Pada saat yang sama juga Sandi (Sandiaga Uno) berusaha menarik Partai Demokrat dengan PKS tentu dengan Iming-iming macam-macam, termasuk mungkin duit, dan ini dinamika yang terjadi," bebernya.

"Tapi PKS dengan sangat tegas tidak akan meninggalkan Anies Baswedan. Nah inilah barangkali kondisi yang terjadi, yang sangat menarik sekali, dan saya ingin menegaskan bahwa posisi Pak Anies itu tidak mudah, kecuali mengikuti kesepakatan politik, antara Partai NasDem dengan PKB kalau itu ada pembicaraan dan lain sebagainya," jelas Musni Umar.

Menurutnya, Anies tak berdaya dan hanya bisa mematuhi keputusan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang mengusungnya dalam Pilpres 2024.

Sehingga menurutnya, istilah penghianat yang disematkan kepada Anies tidak tepat.

"Tidak ada pilihan kecuali melakukan hal itu, dan ini tidak bisa dikatakan sebagai pengkhiatan, karena otoritas yang menentukan Anies ini menjadi calon dan tidak jadi calon itu dari partai-partai politik," ungkap Musni Umar.

Baca juga: Cak Imin Dipilih Jadi Cawapres Anies Dalam Pilpres 2024, Ini Jawaban Sandiaga Uno

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

"Dan partai politik ini tidak cukup satu partai politik, tidak cukup dua atau mungkin bisa kalau bisa mencapai presidential threshold, bahkan satu partaipun bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa mencalonkan Ganjar Pranowo karena memperoleh kursi di DPR RI 20 persen lebih. Nah inilah barangkali tantangan di masa depan yang harus dihapus," bebernya.

Oleh karena kitu, dirinya mengeaskan harus adanya revisi terkait presidential threshold.

Sehingga, rakyat kembali berdaulat karena tak lagi terpaku pada partai politik.  

"Kita berada dalam era demokrasi, demokrasi itu yang berdaulat itu adalah rakyat dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti keputusan politik dari partai-partai politik yang kita sebutkan tadi. Nah, sekali lagi, ini adalah pelajaran yang sangat penting dan kita berharap supaya ke depan ini tidak ada lagi presidential threshold," jelas Musni Umar.

"Biarlah banyak calon, jangan seperti sekarang ini dikerangkeng, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menjadi calon karena didukung oleh partai-partai politik," bebernya.

"Jadi dinamika yang terjadi ini seharusnya tidak perlu terjadi, tapi inilah produk politik yang dibuat melalui Undang-Undang yang harus kita habisi di dalam rangka mengembalikan bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh elit, untuk elit," tutupnya.

Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Terkait hal tersebut, Gerindra Prabowo Subianto memilih untuk menyikapi secara santai perihal pernyataan Demokrat yang menyatakan Anies Baswedan menggandeng Cak Imin sebagai cawapres.

Prabowo menilai keputusan tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

Adapun Prabowo mengaku belum tahu perihal duet Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

"Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu. Tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja," ujar Prabowo saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Kamis (31/8/2023) malam.

Dikutip dari Kompas.com, Prabowo menegaskan, pada saatnya, dia pasti akan mengumumkan siapa cawapresnya.

"Wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain," ucap Prabowo. 

Adapun Cak Imin merupakan Ketua Umum partai yang berkoalisi dengan Prabowo pertama kali untuk Pilpres 2024.

Bahkan, Cak Imin berkali-kali disebut Gerindra sebagai cawapres yang paling berpeluang mendampingi Prabowo.

Cak Imin Dipilih Jadi Cawapres, Partai Demokrat: Anies Berkhianat

Beda sikap ditunjukkan oleh pimpinan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai bacawapres Anies adalah sepihak.

Keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Riefky mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

SBY Sebut Kader Demokrat Emosi dan Tidak Bisa Tahan Perasaan

Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

Adapun rapat tersebut digelar oleh MTP Demokrat, sebagai tindak lanjut adanya wacana duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024.

SBY menjelaskan, bahwa pertemuan ini sebagai emergency meeting internal Demokrat.

Kemudian, SBY pun mengaku, jika perisitwa ini mengejutkan, dan pernah terbayangkan terjadi.

"Pertemuan majelis tinggi partai kali ini sangat penting ini sebuah emergency meeting karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi," ujar SBY. 

Oleh karena itu, lanjut SBY, MTP Demokrat akan menggelar rapat untuk menyikapi perkembangan situasi tersebut.

Sebab, forum ini dinilai paling berwenang untuk menentukan arah koalisi partai Demokrat ke depannya.

"Ingat sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat konstitusi partai majelis tinggi bertugas dan berwenang untuk menentukan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai mana dalam pemilihan presiden sekaligus menentukan siapa capres dan cawapres yang hendak diusung oleh partai Demokrat," tutur SBY. 

Selain itu, SBY menyatakan pihaknya akan segera mengambil sikap terkait posisi Demokrat dalam koalisi perubahan.

"Kita segera mengambil sikap dan merespon apa yang terjadi 3 atau 4 hari yang lalu itu, untuk diketahui oleh para anggota majelis tinggi bahwa yang ingin saya sampaikan ini adalah sambutan pengantar dan ini akan diikuti oleh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.

Sementara itu SBY menambahkan, jika kader Demokrat merasa sangat emosional mendengar kabar duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam itu," tutur SBY. 

"Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita," lanjutnya.

SBY: Allah Tak Izinkan Demokrat Bermitra dengan Orang Tidak Jujur

SBY menyatakan pihaknya akan segera mengambil sikap terkait posisi Demokrat dalam koalisi perubahan.

"Kita segera mengambil sikap dan merespons apa yang terjadi 3 atau 4 hari yang lalu itu, untuk diketahui oleh para anggota majelis tinggi bahwa yang ingin saya sampaikan ini adalah sambutan pengantar dan ini akan diikuti oleh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia," papar SBY.

SBY menerangkan bahwa kader Partai Demokrat merasa sangat emosional mendengar kabar duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Baca juga: Demokrat Batal Usung Anies Baswedan, SBY: Kita Diselamatkan dari Dosa Besar

"Saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam itu. Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita," tutur SBY. 

"Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita," imbuhnya.

Demokrat Diselamatkan dari Dosa Besar

Selain itu, SBY bersyukur Partai Demokrat batal berkoalisi dengan Anies Baswedan.

Pasalnya kata SBY, hal ini membuktikan bahwa Allah SWT telah menyelamatkan Partai Demokrat untuk memikul dosa yang berat karena mengusung pemimpin yang tidak jujur dan amanah.

Sindiran itu disampaikan SBY pada Jumat (1/9/2023).

Dalam pernyataannya, SBY mengutarakan bahwa saat ini Partai Demokrat posisinya telah ditelikung dan ditinggalkan oleh calon pemimpin yang mereka perjuangkan.

Hal itu masih patut disyukuri kata SBY, karena peristiwa itu terjadi dua bulan sebelum pendaftaran di KPU bukan satu dua hari jelang pendaftaran.

Baca juga: SBY Kaget dan Tak Menyangka Muncul Prahara Duet Anies dengan Cak Imin

“Artinya, kita masih ditolong Allah kita masih diselamatkan sejarah,” bebernya.

Rasa syukur yang kedua kata SBY, hal ini membuktikan bahwa Allah tidak izinkan Demokrat bermitra dengan seseorang yang tidak jujur dan amanah.

Sebab, kesepakatan partai saja bisa dicurangi apalagi ketika sudah menjadi seorang pemimpin bangsa yang memegang kekuasaan yang besar.

Maka kata SBY, ia mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Karena mungkin saja peristiwa ini cara Tuhan menyelamatkan Demokrat agar tidak memikul dosa berat karena mengusung pemimpin yang tidak amanah.

“Kalau kita renungkan dan ambil hikmah kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul karena mengusung seseorang itu jadi pemimpin Indonesia,” bebernya.

PAN, Gerindra, PKB dan Golkar Resmi Berkoalisi

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

Dalam kerja sama politik ini, menurut Menteri Pertahanan itu, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

Sebelum kerja sama politik ini ditandatangani setiap ketum parpol, mulai dari Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin terlebih dulu menegaskan pernyataan dukungan partainya masing-masing kepada Prabowo.

Airlangga mengatakan, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjemput cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi.

"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga dalam sambutan dukungannya.

Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan serupa.

Ia juga menambahkan riwayat PAN yang setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

"Kami sudah sepuluh tahun bareng-bareng Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar. Kami melihat ini perjuangan 10 tahun akan tuntas karena kita sekarang sudah bersama-sama di istana," ujar Zulhas.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengaku gembira dengan bertambahnya rekan koalisi. Ia juga memuji Prabowo.

"Pak Prabowo punya dua hal, keikhlasan dan pengabdian yang panjang. Insya Allah wujud kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera dan maju," kata Muhaimin.

Muhaimin Iskandar Deg-degan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku deg-degan karena Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar bergabung ke koalisi PKB dengan Partai Gerindra.

Sebagai informasi, PAN dan Golkar bergabung pada hari ini, Minggu (13/8/2023), bertepatan dengan satu tahun pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) antara PKB dan Gerindra.

"Kalau ada saudara baru tuh deg-degan," kata Muhaimin sebelum penandatanganan kerja sama politik antara empat partai politik itu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Namun demikian, Muhaimin juga mengaku bahagia dengan bertambahnya rekan koalisi karena hal tersebut bakal menambah kekuatan koalisi.

"Mudah-mudahan kebahagiaan bercampur deg-degan ini terus sampai akhir," ujar dia.

Ia mengucapkan selamat datang kepada Golkar dan PAN serta menyebut Prabowo memiliki keikhlasan dan pengabdian yang panjang.

"Bergabung bersama Pak Prabowo insya Allah mulia dunia dan akhirat," kata Muhaimin.

Bergabungnya PAN dan Golkar membuat posisi Muhaimin, yang ngotot maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024, semakin sulit.

Sebab, sebelumnya, bakal cawapres Prabowo hanya akan ditentukan bersama Prabowo dan Muhaimin selaku anggota koalisi.

Namun, dengan kedatangan Golkar dan PAN, maka porsi kewenangan Muhaimin otomatis ikut terkorting.

Dalam jumpa pers hari ini, para ketua umum partai politik tersebut mengatakan, bakal cawapres Prabowo akan ditentukan bersama-sama.

Sama halnya dengan Muhaimin dan PKB, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengantongi mandat partai untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dekat dengan Erick Thohir, berulang kali menjagokan Menteri BUMN itu untuk maju Pilpres 2024. Prabowo pun belakangan ini pamer kedekatan dengan Erick.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News