Berita Nasional
Pesimis Partainya Tak Lolos, Said Iqbal Ajak Buruh Desak Pemerintah Revisi Parliamentary Threshold
Tak hanya soal kesejahteraan buruh, Said Iqbal membawa isu politik dalam demo buruh, yakni mendesak pemerintah segera revisi parliamentary threshold
Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Dwi Rizki
lihat foto
Warta Kota
Suasana aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023).
Ketentuan ini diterapkan pada Pemilu 2009.
Pada Pemilu 2014 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.
Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.
Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak Pemilu 2014.
Pemilu 2019 dan 2024 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR.
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait:#Berita Nasional
| Prabowo Subianto Didesak Copot Kapolri Usai Kematian Affan Kurniawan |
|
|---|
| Diorkestrasi Mahasiswa Indonesia, Restoran 'Kelapa Gading' Hadir di London |
|
|---|
| Ahok Tunjuk DPR RI Sebagai Biang Keladi Kematian Affan Kurniawan |
|
|---|
| Gelar Program Perempuan Berdaya di Lapas, Sandiaga Uno: Ciptakan Lapangan Kerja Pascabebas |
|
|---|
| Garuda Indonesia Umrah Festival Proyeksikan Penjualan 49 Ribu Kursi Penerbangan |
|
|---|
![[FULL] Prabowo Ganti Kapolri? Pakar: Jangan Cuma Jadi 'Pemadam Kebakaran' atau Jenderal Karbitan](https://img.youtube.com/vi/j2Z7YwjM3pU/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.