Pesimis Partainya Tak Lolos, Said Iqbal Ajak Buruh Desak Pemerintah Revisi Parliamentary Threshold

"Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus menerus," ujar Said saat ditemui di tengah aksi unjuk rasa buruh, Rabu.

Menurutnya, apabila pemerintah tidak mengindahi tuntutan mereka, Said mengecam akan ada aksi mogok nasional dan setop produksi lima juta buruh di Indonesia.

"Melibatkan 100 ribu pabrik akan berhenti (produksi), begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara," jelasnya. 

Lebih lanjut, Said berujar jika permintaan upah yang naik 15 persen, dikarenakan Indonesia telah tercatat sebagai middle income country atau negara berpenghasilan menengah di kelompok atas.

"Penghasilannya income per kapita 4.500 USD atau Rp 67 juta perbulan. Kalau kami bulatkan rata-rata perbulan Rp 5,6 juta perbulan," kata dia.

"Nah Jakarta upah minimum baru Rp 4,9 juta, berarti kurang Rp 700 ribu menuju Rp 5,6 juta, itulah alasan 15 persen," pungkas dia.

Partai Buruh Ajukan Uji Materi Parliamentary Threshold

Sebelumnya, Partai Buruh mengeklaim akan mendaftarkan uji materi pasal berkaitan dengan ambang batas lolos parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen ke Mahkamah Konstitusi, bersamaan dengan Hari Buruh pada 1 Mei 2023.

Hal tersebut diambil berdasarkan perhitungan Partai Buruh terhadap kans mereka di Pemilu 2024 nanti.

“Dalam simulasi yang dibuat, Partai Buruh berkeyakinan mendapat 30 kursi, yaitu di 16 provinsi di 29 dapil,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikutip dari Kompas.com pada Jumat (21/4/2023).

Namun demikian, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapatkan Partai Buruh diperkirakan hanya 4,5 juta karena mengambil kursi kedua terakhir.

Said mencontohkan, di dapil Jabar V yang memiliki alokasi sembilan kursi di DPR RI, Partai Buruh memproyeksikan kursi kedelapan.

“Total suara yang bisa didapat adalah 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold 2024 diperkirakan 6 juta suara. Kan enggak adil. Mengancam demokrasi. Masak suara kami hangus hanya karena tidak mencapai 6 juta suara,” ujar dia.

Oleh karena itu, dalam permohonan uji materi nanti, Partai Buruh meminta supaya ambang batas 4 persen dimaknai sebagai sebagai 4 persen dari jumlah kursi di DPR RI, yaitu 24 kursi, bukan 4 persen dari total suara sah nasional.

“Ini seperti presidential threshold, yang dimaknai selain suara sah nasional 25 persen atau jumlah kursi di DPR RI 20 persen," kata dia