Kakak Mantan Menag Gus Yaqut Bakal Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) masih diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan tidak menutup kemungkinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. 

Gus Yahya merupakan kakak dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, (Gus Yaqut).

Gus Yahya akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan yang tengah berjalan.

"Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa nanti kita akan melihat ya dalam proses penyidikannya," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Budi, yang menjadi fokus utama penyidik dalam kasus ini adalah menelusuri aliran dana hasil korupsi.

Pemeriksaan saksi, termasuk potensi pemanggilan Gus Yahya, untuk mendalami jejak uang haram tersebut.

"Terkait dengan dugaan aliran uang ya, dalam melakukan penelusuran terkait dengan aliran uang yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, KPK selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi," jelas Budi.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan KPK tengah menerapkan metode follow the money untuk melacak ke mana saja dana hasil korupsi mengalir dalam kasus kuota haji.

Ia menjelaskan bahwa penelusuran ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji melibatkan peran ormas.

Asep menegaskan langkah tersebut bukan untuk mendiskreditkan institusi tertentu, melainkan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery).

Di sisi lain, pihak PBNU melalui A’wan Abdul Muhaimin telah mendesak KPK untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. 

Baca juga: PPATK Bongkar Penerima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, Ivan Yustiavandana: Nama-namanya Ada di KPK

Ia mengaku gerah karena lambatnya penanganan kasus dinilai telah mencemari nama baik PBNU dan menimbulkan kesan seolah-olah lembaga tersebut terlibat secara institusional.

Kasus korupsi kuota haji  tahun 2023–2024 bermula dari pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi.