Susi Pudjiastuti Soroti Banyaknya Transmigran Tidak Diberi Lahan yang Dijanjikan Sampai Beranak Cucu

Kendala yang terjadi adalah, lahan-lahan transmigran SP 5, ternyata sudah dikuasai dan digarap warga tempatan maupun warga di luar transmigran. Potensi benturan kepentingan dan indikasi konflik, menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam kasus ini.

"Tahun 2010 sebelum para transmigran dikirim ke Nunukan, ada pengukuran dari Kemenakertrans dan BPN yang menjabarkan rencana lahan transmigrasi. Asumsi kami, warga beramai-ramai menguasai kaplingan dan berharap mendapat juga ganti untung dari pemerintah ketika lahan garapan mereka dialihkan untuk warga trans nantinya," ujar dia.

Menurut Hafid, BPN telah memberikan mandat untuk Pemerintah Daerah Nunukan, agar mengelola lahan dengan luasan sekitar 6.897 hektar di wilayah Pulau Sebakis, sebagaimana tertera dalam HPL Nomor 33 Tahun 2004.

Dari luasan tersebut, lahan bagi transmigran, dengan kategori 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha dan Layak lingkungan), dialokasikan dengan daya tampung 300 KK.

Baca juga: VIDEO : Terungkap! Sosok Ahli Patah Tulang Ida Dayak Ternyata Transmigran dari Luar Kalimantan

"Faktanya, di lapangan, lahan lahan tersebut sudah dalam penguasaan warga tempatan. Dan kendala ini, menjadikan penyelesaian agak terhambat," imbuh dia.

Meski demikian, lahan yang merupakan hak transmigrans tersebut, dikelola tanpa izin, yang mustahil akan bisa dilegalkan. Sehingga, memungkinkan dikembalikan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Disnakertrans Nunukan juga bakal segera membawa kasus ini untuk bahan audiensi bersama Kementrian serta BPN di Jakarta, dalam waktu singkat ini. "Kita terus berproses, dan kita akan mengusahakan mendapat program PTSL tahun ini, sehingga persoalan ini cepat selesai," kata Hafid.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News