Berita Nasional

Susi Pudjiastuti Soroti Banyaknya Transmigran Tidak Diberi Lahan yang Dijanjikan Sampai Beranak Cucu

Susi Pudjiastuti menyoroti banyaknya transmigran di Indonesia yang tidak diberi lahan seperti yang dijanjikan hingga mereka beranak cucu

|
KOMPAS/ HENDRA A SETYAWAN
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti banyaknya transmigran di Indonesia yang tidak diberi lahan seperti yang dijanjikan hingga mereka hidup bertahun-tahun sampai beranak cucu. 

WARTAKOTALIVE.COM -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti banyaknya transmigran di Indonesia yang tidak diberi lahan seperti yang dijanjikan hingga mereka hidup bertahun-tahun sampai beranak cucu.

Hal tersebut kata Susi Pudjiastuti terjadi pada para transmigran di banyak tempat dan hidup mereka selama ini cukup miris.

Susi Pudjiastuti menyoroti hal ini di akun Twitternya @susipudjiastuti, dengan menyematkan link pemberitaan yang menyebutkan para transmigran di Nunukan, Kaltara meminta Presiden Jokowi mengurusi mereka sebelum berhenti menjadi Presiden, di cuitannya, Senin (24/7/2023).

"Hal yg sama juga terjadi di banyak tempat, transmigrasi sampai beranak dan bercucu tapi lahan yg dijanjikan tidak pernah diterima," kata Susi.

"Di Natuna juga ada, namun 2 thn lalu setelah bbrp surat dan wawancara dg Mendes saya dengar sebagian sudah dapat surat lahan yg dijanjikan," katanya.

Dikutip dari Kompas.com, sebuah unggahan di media sosial yang menggambarkan ratap tangis dan jeritan kesedihan para transmigran di Satuan Pemukiman (SP 5) Sebakis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menimbulkan keprihatinan.

Baca juga: Bupati Pesawaran Jumpa Ganjar Pranowo, Cerita soal Warganya Transmigran dari Jawa Tengah

Para transmigran asal Pulau Jawa dan Provinsi Banten, yang diberangkatkan secara resmi pada 2013 lalu, ternyata belum memiliki lahan garapan, baik lahan usaha (LU) ataupun lahan plasma, yang seharusnya menjadi hak mereka.

"Saya hanya sekadar memperlihatkan ada peristiwa yang menggugah kemanusiaan kita di sekitar tempat saya tinggal. Harapannya, nasib mereka diperhatikan dan para pemangku kebijakan yang mengirim mereka, segera bertanggung jawab terhadap kondisi mereka," ujar pemilik unggahan tersebut, Yudha Adjie, saat dikonfirmasi, pada Jumat (7/7/2023).

Yudha mengunggah kisah para transmigran itu di grup Facebook Peduli Nunukan. 

Baca juga: Tidak Menyangka, Mahasiswa UIN Anak Transmigran Ini Dapat Hadiah Biaya SPP dari Ganjar

Sejumlah video yang diunggah Yudha Adjie, semua merupakan percakapan yang berisi keluhan dan harapan para transmigran SP 5 Sebakis, yang sudah lebih 10 tahun lamanya menanti pembagian lahan garapan.

Para transmigran tersebut semua menumpahkan kesedihan, kekecewaan, serta kemarahan mereka atas kondisi yang sama sekali di luar ekspektasi mereka, saat mendaftar sebagai transmigran.

"Banyak dari mereka yang hanya makan dengan daun ubi atau kangkung yang direbus. Dari mana mereka mendapat uang kalau tidak diberi lahan garapan," kata dia.

Yudha juga memvideokan kondisi rumah rumah transmigran di SP 5, yang sudah lapuk dan tidak layak. Mayoritas isi video, adalah para wanita tua yang menangis dan berharap ada perbaikan nasib mereka yang sudah 10 tahun bertransmigrasi.

Mereka meluapkan kekecewaan dan menumpahkan kerinduan mereka terhadap keluarga di kampung halaman. Pulang malu, tak pulang rindu. Kalimat tersebut, menjadi narasi dan alasan kuat untuk tetap menunggu hak mereka dengan terpaksa.

"Kita berharap ini viral dan didengar langsung Presiden kita Pak Jokowi. Beliaulah harapan kita saat ini," kata Yudha.

Sebut nama Jokowi dan pingsan

Dari sejumlah unggahan video Yudha Adjie, ada dua video yang membuat hati bergetar. Rangkaian kalimat ibu-ibu transmigran, yang sarat akan harapan, disertai tetes air mata sebagai tanda beratnya kehidupan yang mereka jalani. Semua mengisyaratkan kerinduan akan rumah yang demikian dalam.

"Pak Jokowi, andaikata saya punya uang, saya datang sendiri, memberanikan diri datang ke Istana Negara. Benar Pak Jokowi, tapi apa mau dikata, uang buat makan saja enggak ada, apalagi buat naik kapal atau pesawat. Kalau bukan Pak Jokowi yang menyelamatkan kami siapa lagi," kata salah seorang ibu dalam video.

Si ibupun dengan suara bergetar dan serak, menangkupkan kedua tangannya ke wajah, lalu menangis histeris. Dalam isak tangisnya, ibu transmigran tersebut berteriak, "kalau bukan Pak Jokowi, siapa lagi yang bisa menolong kami".

Baca juga: OMG Dukung Perayaan HUT Masyarakat Transmigran di Kabupaten Tebo, Jambi

"Tolongilah Pak, tolong warga transmigran Nunukan, sudah sepuluh tahun lebih, lahan LU dan plasma belum dikasih. Mohon ya sebelum Pak Jokowi berhenti jadi presiden segera diurusin, mohon banget Pak Jokowi," kata dia masih menangis, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan.

Sementara video yang kedua, si ibu transmigran bahkan sampai pingsan akibat tak kuat menahan sesak di dadanya setelah menuturkan nasib dan keinginnya mendapat lahan garapan.

Kondisi transmigran SP 5 Sebakis, seakan tidak diperdulikan. Para transmigran terkadang harus berkeliling menawarkan jasanya, entah untuk menyiangi rumput, sekedar memijat, atau mengumpulkan kayu bakar.

Dari upah itulah mereka bisa membeli bumbu dapur atau sedikit lauk untuk menu makan mereka.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan masih nihil, dan gambaran adanya beberapa transmigran meninggal dunia di sana, cukup menjadi potret buram SP 5 Sebakis yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan sungai dan darat, dari Kabupaten Kota Nunukan.

"Mohon Pak Jokowi memperhatikan kami di SP 5 Nunukan Pak. Kok kami ini menderita terus begini," tutur si ibu yang tiba-tiba bersimpuh, bersujud dan akhirnya pingsan.  

Tanggapan Disnakertrans Nunukan

Kepala Bidang Transmigrasi, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan, Abdul Hafid, mengatakan, kasus para transmigran SP 5 Sebakis, sudah menjadi perhatian pemerintah.

Hanya saja, kewenangan Disnakertrans Kabupaten, tentu terbatas, sehingga butuh koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, Kementrian Pembanguan Desa Tertinggal (PDT), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita tidak mau membahas kronologis yang lalu-lalu, karena pejabat Disnakertrans Nunukan tentu sudah berganti sekian kali. Kita fokus solusi, di mana kami sudah membuat rancang kapling di tahun 2022. Sayangnya, tahapan yang berproses terbentur akhir tahun, sehingga belum sempat terakomodir dalam PTSL dari BPN," ujar Hafid, saat ditemui.

Hafid juga membenarkan, bahwa sampai hari ini, para transmigran SP 5 Sebakis, baru mendapat rumah tinggal dan pekarangan. Mereka belum mendapat jatah LU 1 dan LU 2 yang merupakan hak serta fasilitas yang dijanjikan pemerintah.

Baca juga: Terkuak Sosok Ida Dayak Seorang Transmigran, Bukan Asli Kalimantan?

Kendala yang terjadi adalah, lahan-lahan transmigran SP 5, ternyata sudah dikuasai dan digarap warga tempatan maupun warga di luar transmigran. Potensi benturan kepentingan dan indikasi konflik, menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam kasus ini.

"Tahun 2010 sebelum para transmigran dikirim ke Nunukan, ada pengukuran dari Kemenakertrans dan BPN yang menjabarkan rencana lahan transmigrasi. Asumsi kami, warga beramai-ramai menguasai kaplingan dan berharap mendapat juga ganti untung dari pemerintah ketika lahan garapan mereka dialihkan untuk warga trans nantinya," ujar dia.

Menurut Hafid, BPN telah memberikan mandat untuk Pemerintah Daerah Nunukan, agar mengelola lahan dengan luasan sekitar 6.897 hektar di wilayah Pulau Sebakis, sebagaimana tertera dalam HPL Nomor 33 Tahun 2004.

Dari luasan tersebut, lahan bagi transmigran, dengan kategori 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha dan Layak lingkungan), dialokasikan dengan daya tampung 300 KK.

Baca juga: VIDEO : Terungkap! Sosok Ahli Patah Tulang Ida Dayak Ternyata Transmigran dari Luar Kalimantan

"Faktanya, di lapangan, lahan lahan tersebut sudah dalam penguasaan warga tempatan. Dan kendala ini, menjadikan penyelesaian agak terhambat," imbuh dia.

Meski demikian, lahan yang merupakan hak transmigrans tersebut, dikelola tanpa izin, yang mustahil akan bisa dilegalkan. Sehingga, memungkinkan dikembalikan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Disnakertrans Nunukan juga bakal segera membawa kasus ini untuk bahan audiensi bersama Kementrian serta BPN di Jakarta, dalam waktu singkat ini. "Kita terus berproses, dan kita akan mengusahakan mendapat program PTSL tahun ini, sehingga persoalan ini cepat selesai," kata Hafid.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved