Hanura DKI Terancam Jeblok saat Pemilu 2024 Akibat Polemik dengan Ketua DPD

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Hanura DKI Jakarta terancam jeblok saat Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini dipicu polemik berkepanjangan antara Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Charles Kawengian dengan para pengurus di tingkat kota/kabupaten hingga kecamatan.

Sekretaris DPC Hanura Jakarta Utara, Sukma Jaya mengatakan, konflik internal akan mengganggu konsolidasi dan kerja partai menjelang Pemilu 2024 nanti.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, salah satu solusinya adalah DPP haru memberhentikan Jimmy dari jabatan Ketua DPD Hanura DKI.

“Kami DPC dan PAC se-Jakarta Utara sepakat dan meminta dan solid meminta Jimmy mundur dari Ketua DPD Hanura DKI atau DPP mencopot Jimmy,” kata Sukma di Jakarta pada Senin (3/4/2023).

Menurutnya, PAC Jakarta Utara sepakat dengan Forum Penyelamat Partai Hanura DKI bahwa tidak opsi lain untuk mengganti kepemimpinan. Bahkan Sukma dan kawan-kawan menolak kegiatan yang diadakan oleh Jimmy.

Baca juga: DPP Partai Hanura Didesak Copot Jimmy dari Ketua DPD, Buntut Polemik Tak Kunjung Selesai

“Pokoknya, kegiatan Hanura yang diadakan Jimmy, kami tak hadir. Kami menjalankan perintah DPP menunggu keputusan mengganti Jimmy segera,” ujar Sukma.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Jakarta Pusat Hasbi. Dia menyatakan,sepakat dengan DPC dan PAC se-Jakarta yang tidak setuju dengan Jimmy sebagai Ketua DPD. 

“Kami meminta DPP segera mencopot jimmy, karena banyak kasus pribadinya yang bisa menenggelamkan Partai Hanura Jakarta pada Pileg 2024,” imbuhnya.

Dia mengaku, heran dengan klaim Jimmy bahwa Hanura di Jakarta solid bersamanya hanya dengan acara buka bersama.

Kegiatan ini dihadir seluruh DPC bersama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), itu adalah kebohongan besar. 

“Dalam foto kegiatan dapat dilihat yang hadir hanya empat Ketua DPC. Itu pun, dua dalam proses mosi tidak percaya. Ditambah orang-orang tak jelas. Acara bukber kok, joget-joget. Mereka bohong itu,” kata Hasbi. 

“Klaim Jimmy didukung ketua, sekretaris, dan bendahara serta 50 persen pengurus, itu kebohongan yang sering diucapkan kepada DPP maupun orang yang tak memahami persoalan Hanura Jakarta,” lanjutnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News