Pemilu 2024
Hanura DKI Terancam Jeblok saat Pemilu 2024 Akibat Polemik dengan Ketua DPD
Partai Hanura DKI Jakarta terancam jeblok saat Pemilu 2024 mendatang.dipicu polemik berkepanjangan antara Charles Kawengian dan pengurus
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dian Anditya Mutiara
Dia menjelaskan, kebohongan demi kebohongan akan membawa kehancuran Hanura di Jakarta jika DPP tak berhentikan Jimmy sebagai Ketua DPD Hanura DKI. Jika benar Jimmy klaim masih didukung DPC dan PAC, dia harus bisa menunjukkan bukti beria acara rapat dengan KPU di tingkat kelurahan dan kecamatna beberapa waktu lalu.
“Apakah Jimmy memegang atau PAC menyerahkan berkas tersebut. Jadi, jangan bermimpi kami bisa merebut kursi DPRD DKI, jika Jimmy masih menjabat Ketua DPD Hanura DKI. Sebab, ketidaksanggupan selama satu tahun lebih ini membuat Hanura DKI semakin hancur,” ketusnya.
Forum penyelamat, kata Hasbi, merupakan pekerja politik sesungguhnya, mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC hingga DPD. Semua hasilnya akan diserahkan ke DPP sebagai bukti kesolidan PAC dalam membangun Hanura DKI ke depan.
Diberitakan Warta Kota pada Senin, 9 Mei 2022 lalu, Politisi Partai Hanura Jimmy Charles Kawengi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan senilai Rp 30,9 miliar. Disebutkan bahwa Jimmy diduga telah melakukan penipuan terhadap usaha jasa potong sapi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan membenarkan informasi tersebut. “Ya benar, laporan sudah diterima dan sedang ditangani penyidik," ujar Zulpan saat dikonfirmasi Senin (9/5/2022).
Laporan polisi itu terdaftar dengan Nomor : LP/B/1411 / ||| / 2022 / SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor adalah atas nama Henny Kurniati. Dia melaporkan Jimmy atas dugaan penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.
Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jimmy Charles Kawengian itu dilaporkan pada 18 Maret 2022 lalu. Dugaan penipuan berawal dari kerjasama sapi potong dengan keuntungan yang dijanjikan besarannya bervariasi.
Karena merasa yakin dan percaya dengan adanya purchase order yang ditunjukkan oleh terlapor, kemudian korban menyerahkan uang secara bertahap senilai Rp 30.912.400.000 ke rekening terlapor. Namun, seiring berjalannya waktu hanya beberapa kali keuntungan yang diberikan oleh terlapor.
Prahara di tubuh DPD Partai Hanura DKI Jakarta terus bergulir. Setelah para pengurus dan kader meminta Jimmy mundur dari jabatannya karena tersangkut kasus di Polda Metro Jaya, DPC Hanura tak kunjung menerima anggaran verifikasi-faktual (verfak) dari DPP Hanura.
| Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
|
|---|
| Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
|
|---|
| DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
|
|---|
| Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.