Partai Golkar Jakarta

Hasil FGD DPD Golkar DKI Terkait Sistem Pemerintahan Jakarta Akan Dibahas Komisi II DPR RI

Hasil FGD DPD Golkar DKI Terkait Sistem Pemerintahan Jakarta Akan Dibahas Komisi II DPR RI. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Focus Group Discussion (FGD) DPD Partai Golkar yang digelar Warta Kota Network di Kantor DPD Golkar DKI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (22/3/2022). Hadir Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, pakar pemerintahan otonomi daerah Prof Dr Ryaas Rasyid, guru besar IPDN Prof Dr Sadu Wasistiono MS, dan Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia S.Si, MT 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ahmed Zaki Iskandar menyatakan hasil diskusi kelompok terfokus mengenai sistem pemerintahan Jakarta setelah Ibu Kota Negara dipindah ke Kalimantan Timur akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta itu menyatakan nantinya Komisi II DPR dan pemerintah pusat akan membahas Undang-Undang mengenai status Provinsi Jakarta.

Hal ini disampaikan Zaki pada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) DPD Partai Golkar yang digelar di Kantor DPD Golkar DKI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (22/3/2022).

FGD yang diselenggarakan Warta Kota Network ini menghadirkan Zaki sebagai keynote speaker.

Bertindak sebagai narasumber utama adalah pakar pemerintahan otonomi daerah Prof Dr Ryaas Rasyid, guru besar IPDN Prof Dr Sadu Wasistiono MS, dan Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia S.Si, MT.

Acara dihadiri pula fungsionaris partai Golkar, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, legislatif, hingga perwakilan partai.

Baca juga: Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Menilai Sebaiknya Jakarta Menjadi Daerah Umum Seperti Provinsi Lain

Baca juga: Golkar DKI Ungkap Kesiapan Hadapi Era Baru pasca IKN Dipindah Lewat FGD

"Kami sebagai partai politik sangat menyambut saran, masukan, kritik terhadap perkembangan dari Undang-Undang (UU) Provinsi Jakarta nantinya. Ini akan disampaikan ke Komisi II. Mereka akan membahas UU Provinsi Jakarta, apakah menjadi provinsi umum atau tetap menjadi provinsi khusus," kata Zaki.

Menurut Zaki, ada sejumlah kemungkinan terkait sistem pemerintahan Jakarta setelah Presiden Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Daerah Khusus Ibu (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur, 15 Februari 2022 lalu.

Saat ini pemerintahan di Jakarta masih dipegang Gubernur karena UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai IKN belum dicabut.

Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya berstatus administratif, sehingga jabatan wali kota dan bupati masih dipegang PNS eselon II.

Bila daerah tingkat dua yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu berstatus daerah otonom, maka kepala daerah, yaitu wali kota atau bupati akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada.

Baca juga: 225 Fungsionaris DPD Golkar DKI Ditugasi Sosialisasikan Airlangga Hartarto dan Ahmed Zaki Iskandar

Baca juga: Golkar DKI Mulai Panaskan Mesin untuk Galang Kekuatan Pemilu 2024

Selama ini wali kota dan bupati di Jakarta atas penunjukan gubernur DKI Jakarta dan mereka tidak mengelola anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). 

Sedangkan bila daerah tingkat dua menjadi daerah otonom, perlu dibentuk lembaga legislatif atau DPRD tingkat dua.

Pemilihan bisa dimulai pada Pilkada 2024 atau Pilkada 2029.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved