Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, Usman Hamid Nilai Penyebab Utamanya Prabowo Jabat Menhan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, DPR turut berkontribusi atas pengangkatan bekas anggota Tim Mawar Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya.

Usman menilai kesalahan pemerintahan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini terulang lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesalahan yang dimaksud Usman adalah pengangkatan perwira-perwira yang terimplikasi kasus pelanggaran HAM, menduduki struktur komando.

Baca juga: Alasan Kesehatan, Ferdinand Hutahaean Sempat Menolak Diperiksa Usai Ditetapkan Jadi Tersangka

Ia mencontohkan di era pemerintahan SBY, Untung menjabat sebagai Komandan Yonif 733/Masariku (2004-2005), Komandan Kodim 1504/Ambon (2005-2006), dan Komandan Korem 045/Garuda Jaya (2013-2014).

Menurut Usman, seharusnya DPR mendesak pelaksanaan empat rekomendasi Pansus pada 2009, terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis yang melibatkan Untung Budiharto dan kawan-kawannya.

Rekomendasi tersebut di antaranya, kata Usman, DPR meminta pemerintah mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang masih hilang.

Baca juga: Budi Gunadi Sadikin: Kita akan Menghadapi Gelombang Baru Akibat Varian Omicron, Tidak Usah Panik

Kemudian, DPR meminta pemerintah menuntut pelakunya diadili di pengadilan HAM ad hoc.

Selanjutnya, kata dia, DPR meminta pemerintah memulihkan hak korban.

Terakhir, kata Usman, DPR juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Baca juga: Gara-gara Cuitan, Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara Menanti Ferdinand Hutahaean

Tidak dipegangnya rekomendasi tersebut, kata Usman, memperlihatkan anggota DPR mengidap 'penyakit politik short term memory lost' dan sengaja melupakan kejahatan yang dilakukan Tim Mawar ketika itu.

"Pragmatisme politik adalah faktor utama yang menyebabkan DPR melupakan kejahatan itu."

"Mayoritas anggota DPR hanya membeo pada pimpinan partainya," kata Usman ketika dihubungi Tribunnews, Senin (10/12/2021).

Baca juga: Gibran dan Kaesang Dilaporkan Terkait Dugaan KKN, KPK Apresiasi Pelapor

Pengetahuan yang sebenarnya memadai, lanjut dia, justru hilang seketika karena loyalitas politik kepada elite, dan bukan kepada rakyat yang menjadi korban politik kejahatan tersebut.

"DPR menjadi kumpulan orang saja yang membeo pada kekuasaan, bukan lagi kumpulan gagasan politik tentang keadilan," tutur Usman.

Menurut Usman, seharusnya Komisi I DPR bisa bersikap cerdas dan cermat atas pengangkatan Untung.

Baca juga: Bilang Pelaku Usaha Minta Pilpres 2024 Ditunda, Jokowi Diminta Tegur Menteri Investasi