Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, Usman Hamid Nilai Penyebab Utamanya Prabowo Jabat Menhan
Menurut Usman, seharusnya Komisi I DPR bisa bersikap cerdas dan cermat atas pengangkatan Untung.
lihat foto
Terlebih, kata dia, kesalahan tersebut bukan yang pertama.
Usman menegaskan, kebijakan mengangkat perwira tertentu yang pernah tersangkut pelanggaran HAM berat menduduki jabatan struktur komando utama atau fungsional atau posisi strategis lainnya di lingkungan militer, jelas keliru.
UU 34/2004 tentang TNI, kata dia, memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pemerintah mendasarkan kebijakannya pada hak asasi manusia.
Baca juga: Viral Pria Tendang Sesajen, Gus Muhaimin: Jangan Paksa Orang Punya Keyakinan Sama dengan Kita
UU TNI menegaskan, TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, bukan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.
Selain itu, kata dia, UU TNI juga menegaskan pengembangan itu harus mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.
"Hal lain yang juga tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah adalah revisi atas UU Pengadilan Militer."
Baca juga: Indonesia Peringkat Empat Vaksinasi Covid-19 Dunia, Ada 5 Provinsi Dosis Pertama Belum 70 Persen
"Yang selama ini cenderung dipakai oleh elite TNI untuk menghindari risiko maksimal yang dapat dialami mereka dengan cara menyalahkan bawahan mereka," beber Usman.
Usman berpendapat faktor utama yang menyebabkan Jokowi mengulangi kesalahan SBY, adalah pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Untung merupakan anak buah Prabowo saat bertugas di Tim Mawar.
Baca juga: Megawati: Kenapa Sih Sumatera Barat Berubah? Sudah Tidak Adakah Tradisi Ninik Mamak?
"Faktor utama yang menyebabkan kesalahan sama bisa berulang adalah pengangkatan Prabowo."
"Itu jelas sangat mempengaruhi, karena corak pembentukan kabinet Jokowi yang terlalu akomodatif-kompromistis dan transaksional," ulas Usman.
Menurut Usman, kabinet Jokowi di era kedua semakin jauh dari kabinet kerja yang berbasis meritokrasi dan profesionalitas.
Baca juga: Dijadwalkan Dimulai Besok, Jokowi Bakal Launching Program Vaksinasi Booster
Padahal, menurutnya ada banyak perwira tinggi TNI yang rekam jejaknya baik, namun pertimbangan politik yang pragmatis tampaknya lebih mendominasi.
"Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa keputusan terkait Pangdam di era Jokowi ini bukan hal baru.
"Ada pengangkatan mantan anggota Tim Mawar lainnya di jabatan strategis, seperti Kemhan dan Kemenkopolhukam," beber Usman.
Baca juga: Roy Suryo Tawarkan Ferdinand Hutahaean Pengobatan Gratis Jika Terbukti Alami Gangguan Jiwa
