Bilang Pelaku Usaha Minta Pilpres 2024 Ditunda, Jokowi Diminta Tegur Menteri Investasi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengkritik pernyataan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyebut dunia usaha berharap Pilpres 2024 ditunda.

Menurut Lukman, pernyataan itu menunjukkan Bahlil tak paham konstitusi.

Dia menyoroti khusus pernyataan Bahlil yang mengatakan praktik pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sebagai contoh yang bisa dilakukan saat ini.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 10 Januari 2022, 454 Pasien Baru, 244 Orang Sembuh, 7 Meninggal

"Penting ditegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya," kata Lukman lewat keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (10/1/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menilai menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

"Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden, justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional."

Baca juga: Agar Senapas, Jokowi Bakal Kasih Masukan kepada Megawati Soal Capres yang akan Diusung PDIP

"Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi," ucapnya.

Maka itu, dia menilai upaya menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden/wakil presiden, merupakan tindakan inkonstitusional, anti demokrasi, dan melawan kedaulatan rakyat.

"Mengingat Bahlil merupakan salah satu anggota Kabinet Presiden Jokowi, maka saya minta Presiden untuk menegur yang bersangkutan."

Baca juga: 114 dari 414 Pasien Omicron di Indonesia Sudah Sembuh, Cuma Dua Orang yang Dirawat Pakai Oksigen

"Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden Jokowi," saran Lukman.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut dikarenakan ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Operasi Damai Cartenz Gantikan Nemangkawi, Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat Papua Dikedepankan

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan."

"Kalau memang ada ruang, untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik."

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan."

Baca juga: Sekjen PDIP: Kami Diingatkan Tidak Grusa-grusu Soal Capres

"Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik."

"Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," ungkap Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022). (Reza Deni)